oleh

Kadis LH Segera Benahi TPA Bakung

BANDARLAMPUNG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sahriwansyah mengakui selama ini pengelolaan sampah di TPA Bakung masih dengan cara tradisional atau menggunakan sistem open dumping. Ia berjanji akan mengevaluasinya.

Terkait predikat kota besar yang dikalungkan kepada Kota Bandarlampung, Sahriwansyah meminta masyatakat tidak berkecil hati.

“Lebih baik jadikan cambuk, ke depan tentu akan kita perbaiki,” kata Sahriwansyah.

Namun secara umum ia menilai seluruh program dan kegiatan kebersihan kota terus dilakukan secara maksimal. “Jalan-jalan protokol kita bersih, silakan masyarakat nilai sendiri. Jujur, kami bingung penilaian kota terkotor itu. Apa mungkin masalah TPA Bakung yang membuat nilai kita rendah,” ungkapnya.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Kota Bandarlampung dicap sebagai kota besar terkotor se-Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI yang diumumkan pada acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di Kantor Kemen LHK, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca Juga :  Komisi IX DPR Minta Gubernur Turunkan Angka Stunting

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mencatat sejumlah kota terkotor karena mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, kategori kota besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu. Sedangkan untuk kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.

“(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek,” ujar Rosa usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di kantor KLHK, Jakarta.

Baca Juga :  Makan Gratis di Soft Opening Kuliner SPBU Khas Medan

Rosa menuturkan penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang mana kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka (open dumping) serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Kemudian, faktor nilai buruk lain adalah komitmen yang kurang, anggaran kurang, serta partisipasi publik yang kurang.

“Untuk penilaian tahun ini kita ketatkan betul bahwa yang pertama tentu fisik, standarnya tinggi memang,kemudian TPA kita tidak berikan adipura kalau operasionalnya ‘open dumping’,” ujarnya.(rl/iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed