oleh

Perbaikan Pelayanan Publik, Ombudsman Akan Undang 9 Kepala Daerah

BANDARLAMPUNG-Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan Hasil Kinerja Tahun 2018 dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI. Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu (30/ 1).

Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf menyampaikan sejumlah tugas pencegahan maladministraai di Tahun 2018 khususnya pencegahan maladministrasi yang menjadi perhatian khusus masih pada Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Nur Rakhman, bahwa progran penilaian tersebut telah masuk dalam RPJMN 2015 2019. “Untuk itu, kami tidak dapat menjamin apakah program ini akan tetap dilaksanakan di Tahun 2010 atau tidak. Kalaupun akan diadakan penilaian lagi, mungkin dengan indikator penilaian yang berbeda.” jelasnya

“Maka atensi untuk seluruh kepala daerah yang daerahnya akan menjadi obyek penilaian Kepatuhan di Tahun 2019, silakan evaluasi, silakan benahi. Jika tahun ini masih mendapatkan merah, maka untuk seterusnya image daerah tersebut untuk Penilaian Kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik, tetap merah,” ucapnya.
“Maka kami persilahkan bagi kepala daerah untuk membuktikannya.” kata Nur, Rabu (30/1).

Nur Rakhman juga menyampaikan akan mengundang para Kepala Daerah sebagai langkah percepatan aksi perbaikan pelayanan publik pada Februari nanti, 9 Kepala Daerah akan kami undang.

Baca Juga :  Gubernur Pimpin Rakor Satgas Covid-19 Se-Provinsi Lampung Dalam Penerapan Pergub Nomor 45 Tahun 2020

Sebelumnya, Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung telah merilis Hasil Penilaian Kepatuhan di Tahun 2018. Sebanyak 3 Kabupaten telah meraih zona hijau, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringewu. Sementara 1 (satu) kabupaten masih berada di zona kuning yaitu Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, sebanyak 5 kabupaten masih berada di zona merah, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara dan Tulang Bawang. “Penilaian ini mengukur kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” Jelasnya
Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung sendiri pada Tahun 2019 akan melakukan penilaian terhadap 6 Kabupaten-Kabupaten yang masih berada pada zona kuning dan merah pada tahun 2018, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang. Ditambah dengan 3 Kabupaten yang akan menjadi obyek Penilaian Kepatuhan untuk pertama kalinya di Tahun 2019 yaitu Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Baca Juga :  Kodim 0410/KBL Bersama Satgas Penanganan Covid-19 Himbau Penegakan Prokes di MBK

“Tugas berat mungkin, apalagi untuk para Pemerintah Kabupaten yang baru pertama kali akan menjadi obyek penilaian Ombudsman. Namun ini semua hanya persoalan komitmen dan semangat Kepala Daerah,” paparnya
Selain Penilaian Kepatuhan, pada tahun 2018 Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung juga telah melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi, kerjasama dan pengembangan jaringan.


“Maka kami persilahkan bagi kepala daerah untuk membuktikannya.” kata Nur, Rabu (30/1).
Nur Rakhman juga menyampaikan akan mengundang para Kepala Daerah sebagai langkah percepatan aksi perbaikan pelayanan publik pada Februari nanti, 9 Kepala Daerah akan kami undang.

Sebelumnya, Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung telah merilis Hasil Penilaian Kepatuhan di Tahun 2018. Sebanyak 3 Kabupaten telah meraih zona hijau, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringewu. Sementara 1 (satu) kabupaten masih berada di zona kuning yaitu Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, sebanyak 5 kabupaten masih berada di zona merah, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara dan Tulang Bawang. “Penilaian ini mengukur kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” Jelasnya
Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung sendiri pada Tahun 2019 akan melakukan penilaian terhadap 6 Kabupaten-Kabupaten yang masih berada pada zona kuning dan merah pada tahun 2018, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang. Ditambah dengan 3 Kabupaten yang akan menjadi obyek Penilaian Kepatuhan untuk pertama kalinya di Tahun 2019 yaitu Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Baca Juga :  Gubernur Minta ICMI Lampung Berperan Aktif Ikut Wujudkan Ekonomi Kerakyatan di Tengah Pandemi Covid-19

“Tugas berat mungkin, apalagi untuk para Pemerintah Kabupaten yang baru pertama kali akan menjadi obyek penilaian Ombudsman. Namun ini semua hanya persoalan komitmen dan semangat Kepala Daerah,” paparnya
Selain Penilaian Kepatuhan, pada tahun 2018 Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung juga telah melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi, kerjasama dan pengembangan jaringan.

“Upaya untuk bersinergi dengan masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik dilakukan dalam rangka mencegah adanya maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Lampung yang kita cintai ini,” tutup Nur Rakhman. (Ria/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed