oleh

Gubernur : Pembangunan Perhatikan Risiko Bencana

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta agar rancangan pembangunan dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

“Sesuai pesan Presiden, Saya minta perencanaan pembangunan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana,” ujar Gubernur Ridho dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandarlampung, Sabtu (2/2).

Ridho pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPB, di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2), mengatakan program pembangunan Provinsi Lampung, harus sinkron dengan pusat. Tak terkecuali dalam gerak langkah menghadapi bencana.

“Selain itu, harus dilakukan pula pendalaman sistem informasi berbagai jenis bencana oleh para ahli dalam tim,” ujarnya.
Gubernur juga minta jajaran BNPB Lampung bekerja cepat terkait bencana. “Kita juga harus kerja cepat mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan dalam manajemen bencana di setiap peristiwa yang terjadi di Lampung,” jelasnya.

Baca Juga :  Kasrem 043/Gatam Sambut Tim Wasrik Itjen Kemhan RI

Jokowi mengingatkan pengaturan tata ruang harus menperhatikan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana.

“Yang berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Ini berkaitan dengan bupati, wali kota, gubernur, dan juga bappeda. Harus kita mulai karena kita harus sadar bahwa negara kita ini berada di dalam garis-garis cincin api sehingga setiap pembangunan ke depan, rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana,” kata Jokowi.

Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.

Baca Juga :  Gubernur Pimpin Rakor Satgas Covid-19 Se-Provinsi Lampung Dalam Penerapan Pergub Nomor 45 Tahun 2020

“Bencana selalu berulang, tempatnya berada di situ saja. Misalnya di NTB, tahun 1978 ada, di Palu juga terjadi sebelumnya. Ada siklus bencana, sehingga jika ada ruang atau tempat yang berbahaya jangan diperbolehkan pembangunan,” kata Presiden.

Rakornas ini diikuti lebih dari 4.000 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, seperti Gubernur, Bupati, WaliKota, Dubes, BPBD, Bappeda,
Kemudian, tokoh agama, akademisi, TNI/Polri, LSM, pelaku usaha dan peserta lainnya.

Sejumlah menteri turut memberikan materi. Forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam kebencanaan. (ant)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed