oleh

Anang Prihantoro Dampingi 10 KTH, Tuntut Kejelasan Status Lahan

BANDARLAMPUNG-Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI, Anang Prihantoro menjembatani 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mediasi dengan Pemprov Lampung. Ini menyusul dengan lahan di Register 19 Pesawaran atau kawasan hutan konservasi Tahura yang dikelola oleh masyarakat.

Anang menyebut, kehadirannya dia sebagai anggota DPD yang duduk di Komite II hadir untuk memfasilitasi masyarakat mengelola hutan konservasi Tahura agar mendapatkan kejelasan status atas lahan yang mereka kelola, untuk berdialog dengan Pemprov. Sebab menurutnya, negara harus hadir dengan keadilan, jangan hanya pihak swasta saja yang boleh mengelola hutan kawasan.

“Sebagai anggota DPD RI yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan, saya hadir untuk memberikan edukasi kepada para petani agar mereka berdialog dari pada melakukan demo, untuk menuntut kejelasan status dalam mengelola kawasan hutan konservasi di Tahura,” kata dia.

Baca Juga :  DPRD Nilai Pertemuan Herman HN dengan Pol PP Langgar Perwali

Anang menambahkan, jumlah Gapoktan Manunggal Sejahtera, yang saat ini sedang melakukan mediasi dengan Pemprov Lampung ada sebanyak 380 anggota dengan 10 KTH. Mereka mengunakan lahan di Register 19 seluas 311,5 hektare.

“Secara kelembagaan mereka ini sudah teregisterasi. Saat ini sedang kita carikan formulanya agar mereka tetap bisa mengelolanya lahan di register tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Kepala UPTD Wan Abdurrahman Sumardi mengatakan Register 19 ini merupakan kawasan hutan konservasi Tahura, sehingga ini bisa dikelola oleh masyarakat yang sudah terlanjur menggarapnya. Secara kelembagaan 10 KTH ini sudah teregisterasi sudah bermitra dengan Dinas Kehutanan Lampung. Namun masih ada peroses selanjutnya yang perlu dilakukan.

Baca Juga :  Bumdes Lingar Jati Pringsewu Diduga Bermasalah

“Karena Regiter 19 masuk dalam hutan konservasi harus ada perjanjian kerjasama. Layaknya seperti di hutan lindung namanya HKM. Ini yang sedang kita cari formulanya,” kata dia.

Bedanya dengan HKM, hutan konservasi hanya diberikan waktu pengelolaan lahan selama lima tahun. Sedangkan HKM masyarakat diberikan waktu pengelolaan selama 35 tahun.

“Secara garis besar, hutan konservasi boleh di kelola, asalkan tidak menebang pohon disana. Masyarakat hanya boleh mengunduh buah dari tanaman yang ditanam,” kata dia. (ria/JJ)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed