oleh

Sinkronisasi Tata Ruang, Diharapkan Menjawab Isu Alih Lahan dan Kebencanaan

BANDARLAMPUNG – Sinkronisasi penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan dengan Tata Ruang Pemerintah Daerah Tahun 2019 diharapkan menjawab berbagai isu strategis dan membuka jalan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Berbagai isu strategis tersebut yakni persoalan alih fungsi lahan yang kurang terkendali, baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem dan penurunan produktivitas.

Selain itu, ada peningkatan intensitas dan cakupan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, yang secara langsung mengancam kehidupan manusia.

“Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu adanya acuan pembangunan terkait rencana tata ruang yang menuntut para pemangku kepentingan, baik Kemhan, TNI, Kementerian/Lembaga lainnya maupun Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang mencakup tugas dan fungsi serta dan tanggung jawab masing-masing Iembaga terkait,” jelas Kolonel Kav Robert Owen Tambunan, Plt. Kakanwil Kemhan Provinsi Lampung dalam Rapat Kerja Penataan Wilayah Pertahanan Negara Tahun 2019 di Provinsi Lampung, Rabu (20/2).

Baca Juga :  Herman HN: Ayo Guru Kompak Bentuk Akhlak Anak 

Raker yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) melalui Bappeda Provinsi Lampung bertujuan untuk mensinkronisasikan penyusunan tata ruang wilayah pertahanan dengan tata ruang Pemerintah Daerah Tahun 2019.

“Raker ini tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEPI 471 / M I IV I 2018 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2019. Di sini kami membahas Kebijakan Pembangunan Wilayah Pertahanan, untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana di berbagai wilayah,” kata Kolonel Kav Robert Owen Tambunan.

Menurut Robert, dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di lndonesia selama ini, di samping telah mencapai berbagai kemajuan di segala bidang, tidak dapat dipungkiri masih ada permasalahan dan isu strategis yang justru bersifat kontra produktif dalam upaya perwujudan ruang kehidupan yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan. (ria)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed