oleh

Deklarasi Damai Talangsari Cederai Perasaan Korban

BANDARLAMPUNG- Deklarasi damai dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Dusun Talangsari, Way Jepara Subing Putra III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, yang dihadiri stake holder, namun tidak melibatkan keluarga korban, Rabu (20/2) lalu menuai kecaman dari LBH Bandarlampung.

LBH Bandar Lampung sangat menyayangkan pertemuan yang digagas oleh Tim Terpadu Kemenpolhukam bersama dengan Pemerintah Daerah.
“Namun tidak melibatkan korban yang kemudian membuat pernyataan damai adalah bentuk dari cuci tangan dari tanggung jawab dan strategi adu domba antara warga dengan masyarakat,” tegas Direktur YLBHI-LBH Bandarlampung Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A, dalam rilis yang diterima Haluan Lampung, Selasa (26/2).

Dikatakan Cahndrea, bahwa isi dalam deklarasi damai tersebut menyatakan, Pertama, bahwa masyarakat melalui DPRD telah menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/3/2/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang Peristiwa Talang Sari Way Jepara Lampung Timur.

Baca Juga :  4.988.624 Dosis Vaksin Covid-19 Masuk Lampung

Kedua, bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban.
Ketiga, bahwa para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tersebut tidak diungkap oleh pihak-pihak mana pun.

Chandra menilai, jika pemerintah memiliki itikad baik dengan masyarakat, maka seharusnya korban dilibatkan langsung dalam perumusan langkah-langkah pemenuhan hak-hak korban seperti hak atas rehabilitasi, pendidikan, memorialisasi, kesehatan dan fasilitas lainnya.

“Bahwa jelas di dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 I Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” jelasnya.

Menurut Chandra, upaya yang dilakukan Tim Terpadu Kemenpolhukam tersebut telah mencederai perasaan korban yang selama ini masih berjuang selama 30 tahun terakhir ini menuntut keadilan dan menegasikan prinsip-prinsip penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat serta telah mendelegitimasi hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM, yang menyatakan bahwa kasus Talangsari adalah kasus pelanggaran HAM berat dan musti ditindaklanjuti sampai ke tahap penyidikan dan penuntutan di pengadilan HAM Hal itu sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Baca Juga :  Yusuf Kohar Dapat Gelar Adat Raja Memerintah Mangkunegara

Dengan demikian, tegasnya, Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat melalui yudisial harus memanggil Tim Terpadu dan menentang cara Kemenkopolhukam yang menegasikan prinsip-prinsip penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. (Rls/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed