Kak Seto Tawarkan AG Korban Incest ke RPSA Jakarta

19

PRINGSEWU -Terungkapnya kasus Incest (hubungan sedarah) yang dialami AG (18), warga Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, mengundang keprihatinan dan perhatian dari banyak pihak salah satunya adalah, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kak Seto. Kunjungan Kak Seto untuk Bertemu AG, diterima oleh Wakil Bupati Fauzi.,SE.,M.kom.,AkT., C.A. di ruang kerjanya, Kamis (28/2).

Terkait kasus yang menimpa AG, Kak Seto mengatakan sangat diperlukannya kepedulian dari semua pihak.

“Ibarat fenomena gunung es karena biasanya keluarga menutupi kasus seperti ini, korban perlu mendapat kan treatment psikologis yang profesional dan mungkin bila tempatnya dan lokasi nya menimbulkan pengalaman pengalaman troumatis memang sebaiknya dipindahkan ditempat yang nyaman sesuai pilihan dari korban,” terangnya.

“Kalau memang memerlukan rumah perlindungan khusus kami arahkan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang ada di Jakarta dari kementerian sosial Republik Indonesia, kalo memang di setujui bekerjasama dengan Bapak bupati di sini Kami akan segera telpon ke Jakarta karena di sana tempatnya nyaman pakar-pakar psikiater psikologis juga banyak jadi dengan mudah bisa di pulih,” ucapnya.

Lanjutnya, yang menjadi pemicu kasus ini adalah niat jahat pelakunya karena adanya kesempatan di saat keluarga tidak mengetahui dia satu-satunya putri di rumah dengan tiga laki-laki yang memungkinkan tindak kekerasan tersebut.

“Tadi juga saya bertemu dengan pelaku yang masih berumur 15 tahun dia mengaku sekolah SD juga tidak selesai dia hanya bekerja kuli pasir dia terpengaruh oleh handphone,” kata Kak Seto.
Kak Seto menilai, perlu adanya sosialisasi terhadap warga terkait UU perlindungan anak.

“ Bahwa orang tua diposisikan di garda paling depan untuk melindungi anak, bukan melakukan kekerasan, termasuk kekerasan sexsual karena sanksi pidanyanya itu ditambah lagi sepertiganya, kalau yang melakukan adalah lingkungan keluarga sendiri karena keluarga untuk melindungi bukan justru menjerumuskan anak pada penderitaan,” ujarnya.

Kemudian, tambahnya, bahwa siapapun yang mengetahui ada kekerasan nanum diam saja tidak berusaha menolong atau minimal melapor itu sanksi pidanyan 5 tahun penjara karena itu amanat undang undang perlindungan anak. (Her/Yud/JJ).