oleh

Akui ada Keterlambatan Penanganan Perkara, Kejari Dalami Kasus PJU Tanggamus

BANDARLAMPUNG – Terkait dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp3 miliar, APBD Tanggamus 2016, yang diduga melibatkan PJ Sekdakab Tanggamus Drs Hamid Heriansyah, Pihak Kejari Kotaagung memastikan jika kasus tersebut berjalan.


Hingga saat ini, Kejari masih melakukan pendalaman hingga memangil beberapa saksi untuk dimintai keterangan.
“Penangan perkara ini sedang dilakukan pulbaket dan sudah kami panggil beberapa orang saksi, untuk itu kawan media diharapkan bersabar, silakan kawan-kawan ikut memantau perkembangannya,” ungkap Kasi Intel Kejari Kotaagung Ridho Rama, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Saat ditanya kemungkinan SP3 atas perkara ini, Ridho menegaskan jika hal itu bukan ranah dirinya.


“Waduh bang, kalau itu saya gak bisa jawab sepertinya kewenangan Kejari, kita lihat saja nanti,” tegas Ridho.
Meski demikian, Ridho mengakui jika ada keterlambatan dalam penanganan masalah ini. “Memang kami akui ada keterlambatan dalam menangani perkara ini. Ya bang kamikan berkerja sesuai dengan petunjuk dan aturan, kita juga sangat berterimakasih atas pengawasan kawan media. Untuk lebih jelasnya nanti kita temu dengan Bapak Kejari setelah beliau pulang dari luar kota. Intinya perkara ini masih berjalan, cukup ya bang,” tandasnya.

Baca Juga :  Pemkot Bandarlampung Belum Tentukan Jadwal KBM Tatap Muka


Diberitakan sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandarlampung mempertanyakan kinerja Kejari Tanggamus, terkait laporan HMI atas dugaan penyimpangan pada pelaksanaan proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp3 miliar, APBD Tanggamus 2016.


Yang mana pada saat itu, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) Drs Hamid Heriansyah, yang kini menjabat Pj Sekdakab Tangamus.
“Kami mempertanyakan kredibilitas Kejari Tanggamus atas laporan kami terkaikt dugaan penyimpangan proyek PJU Dishub Tanggamus tahun 2016 yang sudah dua bulan ini belum ada tindaklanjut,” ungkap Ketua HMI Bandarlampung Husni Mubarak, via telepon, Senin (25/2).
Dipaparkan Husni, jika proyek PJU yang dikelola Dishub Tanggamus ini dikerjkaan oleh CV banyu Biru, diduga lelangnya sudeh terkondisi. Selain itu, lokasi pekerjaan PJU ini berubah.

Baca Juga :  Kuota Guru PPPK Bandarlampung Capai 3000


“ Untuk itu kami meminta Kejari untuk segera menindaklanjuti laporan kami,” tegasnya. Selain itu, kata Husni, penyimpangan proyek konsultan untuk pengadaan jalur kereta api yang dilaksanakan Dishub Tanggamus senilai Rp380 juta tahun 2016 juga diduga dilaksananakn tidak sesuai dengan perencaaan.


Diduga pihak konsultan tidak melakukan riset atas proyek ini, melainkan copy paste dari perencanaan proyek yang sudah ada yakni jalur kereta api Pringsewu-Tanggamus.


“Proyek ini sangat tidak mungkin dilaksanakan, sebab jalur Pringsewu-Tanggamus merupakan daerah pegunungan. Proyek sangat mubazir dan sia-sia,” ungkapnya.


Untuk itu, Husni mendesak Kejari untuk segera melakukan proses hukum atas laporan HMI Bandarlampung pada tanggal 17 Desember 2018.
“Kejari jangan masuk angin,” tandasnya.

Baca Juga :  493 Nelayan Dilindungi Asuransi Jiwa : 100 juta Jika mengalami Kecelakaan


Terkait hal ini, Pj Sekdakab Tanggamus selaku KPA belum berhasil dikonfiimasi. (Tim/JJ)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed