Billy Sindoro Divonis 3,5 Tahun Penjara

17

BANDUNG – Terlibat kasus Meikarta, Billy Sindoro divonis penjara selama 3,5 tahun dengan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Hakim saat membacakan surat amar putusan di sidang kasus suap proyek perizinan pembangunan Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Selasa (5/3/2019).

“Menyatakan, terdakwa Billy Sindoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata ketua majelis hakim.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun hukuman penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Menurut hakim, Billy terbukti memberikan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Hakim menyebut, uang yang mengalir sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000. Uang ini untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Untuk itu, Hakim menyatakan, Billy bersalah melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, hakim juga menyatakan bersalah terhadap terdakwa lainnya, seperti terdakwa Henry Jasmen divonis penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara 1 bulan.

Untuk terdakwa Fitradjaja Purnama yang divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 50 juta, jika tidak dibayar diganti pidana penjara 1 bulan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni dua tahun.

Untuk terdakwa Taryudi divonis penjara 1 tahun 6 bulan, pidana denda Rp 50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Vonis untuk Taryudi juga lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun. Atas vonis ini, Terdakwa Billy sindoro dan Henry Jasmen menyatakan pikir-pikir, sedangkan Terdakwa Taryudi dan Fitradjaja menerima putusan tersebut. kps

Workshop ini Menghadirkan pembicara yakni, Naim emel prahana, Hengki Ahmad Zajuli Ketua DPD Provinsi Lampung (pimpinan Haluan lampung Group), Suparman (pimpinan SKH poros daily), kejaksaan Negeri, inspektorat dan Polres Kota Metro.

Turut hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Ir. Ria Andari, M. Pd, Kepala dinas Kominfo Farida, Forkopimda, dan peserta undangan dari Kepala sekolah dan bendahara, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat sekota Metro.

Dalam sambutannya Walikota Metro yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, Dra. Farida menyampaikan tujuan kegiatan Workshop adalah untuk memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah dan bendahara di satuan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Metro tentang tindak pidana korupsi dan UU IT.

“Kami menyambut baik, dan mengapresiasi kegiatan workshop yang diadakan oleh Organisasi kewartawanan AWPI Kota Metro untuk menuju sinergitas antara satuan Pendidikan dengan Jurnalis serta Penegak Hukum.
Diharapkan kegiatan ini bisa berkelanjutan, mengingat peran pers sangat begitu penting, yakni sebagai pilar ke empat demokrasi, juga sebagai penyebar informasi, kontrol sosial, penyambung aspirasi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ir. Ria Andari, M. Pd, Kadis Pendidikan di sela sela acara mengatakan, kami jajaran pendidikan merasa bahagia, bahwa AWPI menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan pendidikan di Kota Metro. Mudah mudahan sinergitas ini, kepala kepala sekolah saya akan mengetahui kejurnalistikan apa itu undang undang IT, dan bagaimana untuk mengatasi masalah tipikor.

“Jadi, diharapkan mereka tidak buta lagi dengan adanya workshop ini, kalau dulu mereka Apriori dengan wartawan mudah mudahan dengan adanya kegiatan ini mereka tau dan paham, karna kepala sekolah kita tidak selalu salah, terlebih Metro sebagai kota pendidikan milik kita semua, sukses untuk AWPI,”ungkapnya.

Masih di tempat yang sama Ketua AWPI Kota Metro Verry Sudarto di sela sela kegiatan mengatakan, tujuan dilakukan workshop ini, untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, tentang undang undang IT dan Tipikor, sehingga mereka bisa memahami mengenai hal tersebut secara komprehensif.

“Yang terpenting disini dengan adanya Workshop seperti ini, dapat memberikan pelajaran serta pemahaman tentang Undang undang IT dan tipikor bagi para para kepala sekolah,” pungkasnya. (Wahyu).