Massa Pekon Sukaratu Desak Inspektorat Beri Sanksi Kakon

12

PRINGSEWU-Puluhan massa masyarakat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pegalaran, Pringsewu, Senin (4/3) mempertanyakan tindaklanjut Inspektorat terkait dugaan penyimpangan dana desa (DD). Aksi massa ini digelar menyusul belum adanya sanksi yang diberikan inspektorat terhadap kepala pekon (kakon).

Mewakili massa, Dalom Bina Marga Sahrun Nasir menegaskan, pihaknya sangat kecewa atas penanganan kasus di Pekon Sukaratu. Jsecara tegas masayrakat sudah tidak ingin lagi dipimpin kepala pekon yang berprilaku korupsi.

“Sampai hari ini kan belum ada sanksi yang jelas, banyak masyarakat Sukaratu tidak mau lagi dipimpin oleh orang yang berprilaku korupsi, kami dibantu LSM GTI akan melaporkan persoalan ini ke Polda Lampung serta Satgas Dana Desa,” tegasnya.

Senada disampaikan Sekretaris LSM GTI Rahmat Sugianto, bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah hukum agar persoalan warga pekon sukaratu segera terselesaikan.

“Kami sangat hargai upaya yang dilakukan oleh Inspekrorat, meskipun boleh dikatakan sangat lamban penanganannya, dikembalikannya kerugian negara sebagai salah satu bukti adanya upaya korupsi, dan dipastikan tindak pidana korupsi diiringi dengan tindak pidana yang lain, seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan dokumen dan sebagainya, hal inilah yang akan kami laporkan ke Polda Lampung,” jelasnya.

Mewakili Inspektur DR.dr. Endang Budiarti, M. Kes., Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pringsewu Yanuar Haryanto, S.Sos., MM., menerima 10 perwakilan warga Sukaratu di ruang rapat kantor dengan didampingi oleh para Irbanwil serta camat Pagelaran.

Yanuar menjelaskan bahwa Inspektorat sudah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. “Dari laporan masyarakat kami sudah melakukan pemeriksaan, audit dan insvestigasi, rekomendasinya dikordinasikan APIP dengan pihak kejaksaan. Hasilnya ditemukan kerugian negara sebesar Rp254 juta, setelah diberi waktu 10 hari, dipastikan Kakon Sukaratu sudah mengembalikan ke rekening pekon. LHP nya sudah kami berikan ke bupati Pringsewu. Mengenai isi LHP sesaui aturan yang berlaku tidak bisa kami sampaikan di sini, sifatnya rahasia. Mengenai sanksi wewenangnya ada pada bupati yang saat ini dalam tahap proses.” jelasnya. (Her/JJ).