DPRD Way Kanan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Sembilan Raperda

9

Way Kanan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Way Kanan gelar Rapat Paripurna Penyampaian sembilan Rancangan Peraturan Daerah di
ruang rapat utama DPRD Way Kanan.

Dalam rapat paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim, dengan agenda penyampaian sembilan Raperda yaitu Raperda tentang penyelengaraan bantuan hukum, Raperda tentang perubahan atas perda Kabupaten Way Kanan nomor 11 tahun 2006 tentang pembentukan Badan Usahan Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.

Raperda tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Way Kanan pada Badan Usaha Milik Daerah PT Way Kanan Makmur (perseroda) tahun 2019-2023.

Raperda tengang pemekaran kecamatan Blambangan Umpu dan pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Raperda tentang perubahan atas perda nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Way Kanan tahun 2011-2031, Raperda tentang retribusi tera tera ulang.

Raperda tentang rencana pembangunan Industri kabupaten Way Kanan, Raperda tentang perubahan atas perda nomer 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Way Kanan dan Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

Hadir dalam Rapat paripurna, Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim, wakil ketua Beta Juana, wakil Bupati Edward Anthony, sekdakab, anggota DPRD, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Camat se-kabupaten Way kanan.

Selanjutnya penyampaian Sembilan Raperda oleh Wakil Bupati Edward Anthony. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018, ada 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pemerintah daerah yang direncanakan akan dilakukan pembahasan bersama di tahun 2019 ini.

Untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat tidak mampu, sehingga tidak hanya melayani orang perorang atau kelompok yang mampu membayar jasa mereka.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Way Kanan pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur (Perseroda) Tahun 2019-2023.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.
Kecamatan Blambangan Umpu merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbesar.
Yaitu sebesar 26 kampung dengan jumlah penduduk yang meningkat cukup signifikan tiap tahunnya dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 64.113 jiwa dan luas wilayah sebesar 532,99 km².

Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan yang dampak paling besar adalah kerusakan lingkungan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) wajib menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang selanjutnya dilegalisikan menjadi peraturan daerah (Perda), dengan masa berlaku selama 20 tahun dan ditinjau kembali setiap 5 tahun.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.
Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) terutama dalam menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), selanjutnya perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan.

Saat ini arah dalam pembangunan industri sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, konkruen dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh kepala daerah dibantu oleh instansi vertikal.

Urusan tersebut di atas sebelumnya merupakan urusan kesatuan bangsa dan politik namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi urusan pemerintahan umum. Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) di provinsi, kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang aturan pelaksanaannya sampai saat ini belum ditetapkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Barang Milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya secara kuantitatif dan kualitatif memang terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

Oleh karena itulah bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang besar tetapi juga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.(ADV)