FKPKU Gelar Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN

9

PRINGSEWU-Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (FKPKU) Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Pringsewu 2019, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.A.Budiman, P.M., M.M, di RM.Kelapa Gading, Bulukarto, Pringsewu, Rabu (20/3).

Budiman berharap melalui kegiatan rapat FKPKU dapat lebih mensinkronkan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
“Program JKN merupakan salah satu program strategis nasional. Dan, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional sudah sangat jelas, dan sudah menjadi kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana pasal 67 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian melalui Instruksi Presiden No.8 Tahun 2017, menginstruksikan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS. Juga melalui Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018, dimana pada pasal 99 ayat (1) dinyatakan Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Bandar Lampung dr.Muhammad Fakhriza dalam paparannya mengungkapkan di Kabupaten Pringsewu masih terdapat 150.627 jiwa (35,68%) penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Sementara Pemkab Pringsewu baru mengintegrasikan jamkesdanya sebanyak 40.513 jiwa. Oleh karena itu, kami mendorong Pemkab Pringsewu untuk terus mengintegrasikan Jamkesda kedalam program JKN-KIS, dan mengadvokasi Pemkab Pringsewu untuk menambahkan kuota peserta PBI APBD,” ujarnya.(Her/JJ).