oleh

PEMKAB PESIBAR SOSIALISASI PERDA NO. 1 TAHUN 2018

Pesisir barat- pemerintah kabupaten pesisir barat melaksanakan Sosialisasi peraturan daerah no. 1 tahun 2018 tentang rencana zona wilayah di pesisir barat dan pulau-pulau kecil bertempat di kantor unit pelayanan dan pengembangan UPP di kuala stabas kecamatan pesisir tengah pada Kamis (21/03/2019).

Dalam penyampaian laporan kepala dinas perikanan yang di wakili  kabid KP3K provinsi lampung ibu chandra murni sekaligus pemateri menyampaikan sosialisasi ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan pencerahan kepada kita terkait aktifitas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan terbitnya undang-undang  no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah banyak membawa  perubahan kewenangan  baik di kabupaten/kota ,provinsi maupun pusat mulai dari kewenangan pengelolaan wilayah laut,pesisit dan pulau2 kecul dari 0-4 mil awalnya di kabupatrn/kota beralih kewenangan kepropinsi hingga 0-12 mil” ujarnya.

Selanjutnya sambutan Bupati pesisir barat yang diwakili oleh staf ahli bid.ekonomi pembangunan dan keuangan audi marpi, S. Pd., MM  menyampaikan pada kesempatan ini perlu saya jelaskan bahwa, sosialisasi ini dilakukan tentunya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada kita semua terkait dengan aktivitas pemanfa’atan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. maka dari itu saya berpesan kepada peserta sosialisasi yang hadir pada hari  ini untuk benar-benar memperhatikan agar bisa memahami dan mengerti tentang amanat yang terkandung dalam perda provinsi tahun 2018.

Baca Juga :  PGRI Award: Edward Antony Tokoh Pendidikan Waykanan

selanjutnya, dengan telah dibentuknya perda provinsi tentang rzwp3k ini diharapkan dapat membantu dan bermanfa’at bagi pemilik wilayah karena sudah memberikan :
kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
sebagai  instrumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (wp-3-k) provinsi lampung;
alat pengendali dalam pemanfaatan ruang laut;
menjaga ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
rujukan pemanfaatan ruang laut (kepastian berusaha) dan;
instrumen perlindungan kepentingan umum dan masyarakat”, pungkasnya

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed