oleh

Mengajak Golput Dipidana, BPN: Itu tidak Tepat

WACANA kontroversial Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menuai kritikan. Salah satunya wacana mempidanakan orang yang menyebar atau mengajak golongan putih (golput) dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kritikan juga disampaikan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Juru Debat BPN Prabowo-Subianto, Saleh Partaonan Daulay, mengajak golput dalam pemilu bukanlah tindakan terpuji, namun mempidanakannya bukanlah solusi yang tidak tepat meski dijerat dengan UU ITE.

“Itu tidak tepat, termasuk dengan undang-undang ITE,” terang Saleh, Kamis (28/3).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, melanjutkan, di dalam negara demokrasi, masyarakat dibebaskan untuk memilih yang disukainya. Tentunya atas pertimbangan yang matang, baik pertimbangan emosional, rasional dan lainnya.

Baca Juga :  Gencar Blusukan, WaRu Janji Perbaiki Akses Jalan

Begitu juga dengan memutuskan untuk tidak memilih atau golput. Sebab, memilih itu adalah hak pemilih sebagai warga negara bukan kewajiba.

“Yang bisa dihukum itu orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Kalau orang yang tidak mau mengambil haknya itu kan tidak harus dihukum, jadi memilih itu sebuah hak yang boleh dipergunakan atau tidak,” ungkapnya.

Disamping itu, Saleh berpendapat, bahwa golput juga merupakan penyaluran aspirasi individu. Kendati demikian, ia mengaku selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk ikut meramaikan pesta demokrasi menggunakan hak konstitusionalnya. Yakni untuk memilih calon pemimpin baik legislatif maupun presiden.

“Oleh karena itu kita mengharapkan semua rakyat Indonesia bisa berpartisipasi di situ untuk menentukan masa depan Indonesia lim tahun ke depan,” ajak Saleh.

Baca Juga :  Sirekap Mobile dan Website KPU Kembali Disimulasi

Saleh juga menilai, Menko Polhukam kerap membuat bingung masyarakat. Sebelum wacana mempidanakan orang yang menyebar atau mengajak golput, Wiranto juga berencana menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme.

“Jangan sampai dengan statement seperti itu membuat masyarakat bertanya-tanya,” tutup Saleh.(rep)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed