oleh

KPU: Jumlah Petugas KPPS Meninggal 91 Orang

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan ada 91 orang etugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas dalam Pemilu 2019. Selain itu, ada 374 orang KPPS sakit saat bertugas.

“Kami perlu informasikan terkait dengan jumlah sementara sanpai pukul 17.49 WIB, petugas penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah itu sebanyak 91 orang meninggal dunia. Kemudian 374 orang sakit,” ujar Arief dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Arief melanjutkan, sakit yang diderita oleh petugas KPPS bervariasi. Adapun, sebaran mereka ada di 20 provinsi, antara lain Maluku, DIY, Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, dan Bali.

Baca Juga :  Ambisi Wahyu Lesmono: Kembali Pimpin PAN dan Menangkan Paslon 02

Arief melanjutkan, KPU telah melakukan pembahasan secara internal terkait santunan yang akan diberikan kepada para KPPS yang tertimpa musibah itu. Pembahasan itu memperhitungkan beberapa hal, termasuk asuransi BPJS, masukan, dan catatan berbagai pihak.

“Karena itu, kami besok merencanakan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Besok direncanakan Sekjen KPU yang akan melakukan pertemuan dengan para pejabat di Kemenkeu,” kata Arief.

Dia merinci usulan besaran santunan untuk KPPS. Pertama, untuk KPPS meninggal dunia, keluarganya diusulkan menerima santunan Rp 30 juta-Rp 36 juta. Kedua, untuk KPPS yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat fisik, maksimal diusulkan untuk menerima Rp 30 juta.

Ketiga, untuk KPPS yang menderita luka, diusulkan menerima santunan sebesar Rp 16 juta. ”Jadi ini akan dibahas bersama Kemenkeu termasuk mekanisme pemberiannya, mekanisme penyediaan anggarannya,” kata dia.

Baca Juga :  Debat Wakil Walikota Bandarlampung ‘Banjir Janji’

“Sebab, dalam anggaran KPU tidak ada yang berbunyi nomenklaturnya santunan. Sementara untuk kondisi ini diperkenankan diambil dari pos anggaran yang mana KPU melakukan penghematan dan anggarannya belum dipakai nanti kami akan usulkan untuk bisa membiayai santunan,” kata Arief. (*)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed