oleh

Chusnunia Bahas Kasus Talangsari dengan Komnas-HAM

LAMPUNG TIMUR-Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim, menggelar Rakor bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) RI, dalam rangka pencegahan terjadinya kasus pelanggaran HAM di Lamtim.

Dalam pemaparannya, Chusnunia menjelaskan, berkaca pada peristiwa Talangsari 1989, pihaknya akan terus mengupayakan pencegahan atas kasus-kasus tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Yang dapat kami lakukan adalah mengupayakan pencegahan terjadinya kasus-kasus seperti itu. Salah satunya menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten ramah HAM, Kabupaten Ramah Anak karena hal tersebut bersinggungan dan yang terus diupayakan dan disosialisasikan yakni Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak Anak,” jelasnya, di aula utama Sekdakab Lamtim, Rabu (24/4).

Bertempat di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Chusnunia Chalim memimpin Rapat Koordinasi Terkait Peristiwa Talangsari 1989 dan Upaya Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Rabu (23/4/2019).

Baca Juga :  Kantor BPD Lampung KCP Kota Agung Terbakar

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Beka Ulung Hapsara, Kepala Bagian Pengaduan Komnas HAM RI, Imelda Sarasih, Analisis Pengaduan Komnas HAM RI, Avokanti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Syahrul Syah, Kepala Bagian Hukum Setdakab Lamtim, Sudarli serta Camat Labuhan Ratu, Umar Dani.

Sementara, menurut salah satu komisioner Komnas-HAM, peristiwa Talangsari 1989 adalah peristiwa mencekam dan meninggalkan duka yang mendalam serta meninggalkan trauma bagi para korban.

“Peristiwa tersebut merupakan tindakan radikal, anarkis yang dilakukan secara bersama-sama berlandaskan penanaman doktrin ideologis yang keliru dan menewaskan Komandan Koramil (Danramil) Kapten Soetiman serta ratusan warga sipil,” paparnya.

Baca Juga :  Chrisna Putra Cek Pelaksanaan Rapid Test PTPS

Terkait hal itu, pihaknya mencoba mendudukan dan mencari penyelesaian masalah sesuai perundangan yang ada.
“Karna kasus Talangsari ini sudah selesai kasusnya, jadi kedatangan kami kesini bukanlah sebagai penyidik melainkan adalah untuk berdiskusi, Kami dari Komisi Nasional HAM RI ini hanya bisa melakukan penyidikan dan membantu pemenuhan hak-hak korban. Ya tapi sesuai dengan prosedur yang berlaku, tugas kami adalah mengurus kasus dengan pelanggaran HAM yang berat dan menemukan bukti yang cukup terkait pelanggaran HAM tersebut kemudian menyerahkan berkas-berkas yang sudah lengkap kepada Jaksa Agung,” ujarnya.

Berbagai upaya pun telah dilakukan, selain melaporkannya kepada Jaksa Agung Komnas HAM juga telah melakukan komunikasi dengan pimpinan pusat.

Baca Juga :  Polemik Sengketa Jual Beli Tanah dan Bangunan Semakin Panas

“Kami sudah membangun komunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden demi terwujudnya pemenuhan hak-hak korban yang telah dilanggar haknya terkait 13 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kami tangani,” tandasnya. (Ham/Edw/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed