Polda Dalami Kasus Pengecoran Ilegal SPBU Unit 8

18
istimewa

BANDAR LAMPUNG – Dugaan pelanggaran yang dilakukan SPBU Pertamina Codo 23.346.26 milik Herman Tb di unit 8 Tulangbawang, terus dilakukan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Lampung, secara mendalam dan merathon atas pelanggaran kegiatan pengecoran bahan bakar jenis subsidi yang diduga dijual kepada pengguna bahan bakar industri .
Polisi juga menangkap lima orang disekitar areal SPBU yang disinyalir sedang melakukan kegiatan ilegal pengecoran minyak BBM bersubsidi.

Selain itu di areal Tempat Kejadian Perkara (TKP), mesin nozle (mesin pengisian BBM,red) SPBU, akan dipasang garis polisi (police line,red), seperti yang dijelaskan Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Lampung, AKBP. Binsar.

Menurut Binsar, dengan dipasangnya garis police di mesin nozle tersebut, sebagai tindak lanjut penyidik dalam melakukan proses hukum atas pelanggaran hukum yang terjadi terkait aksi curang para pelaku sebelum ahirnya aksi mereka berhasil digerebek oleh aparat Di Reskrimsus Polda Lampung pada Jum’at (26/4) lalu, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari lalu.

“Malam ini anggota kita sedang dalam perjalanan ke SPBU Herman TB yang ada di Tuba untuk memasang police line itu di sekitar TKP nozle SPBU tersebut. Artinya, setelah garis polisi dipasang maka tidak boleh ada aktifitas kegiatan apapun di mesin nozle tersebut hingga proses hukum dinyatakan selesai, untuk release perkembangan kasus ini akan kami umumkan besok,” jelas Binsar Seperti yang dilansir Koran Editor beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu Pakar Hukum Pidana Universitas Lampung (Unila), DR. Edi Rifai menjelaskan kepada wartawan sikap lambat aparat kepolisian memasang police line (garis polisi), itu masih ranah kewenangan penyidik.
“Itu teknis penyidik dalam melakukan proses hukum, Garis polisi adalah sebuah simbol dan pertanda bahwa di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum pidana dari sebuah kasus yang terjadi,” jelas Edi Rifai melalui via ponselnya menjelaskan hal itu.

Lebih jauh Edi Rifai menjabarkan, pelanggaran hukum yang terjadi di SPBU milik Herman TB di Tuba itu, penerapan sanksinya berbeda dengan pelanggaran hukum pidana.

Dimana, sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi sesuai dengan BU Niaga Migas yang wajib memenuhi kewajiban yang diperintahkan. “Jika tidak dipenuhi kewajiban atas pelanggaran, maka sanksi tersebut baru bisa dilakukan,” jelas Edi Rifai.

Edi Rifai juga memaparkan, sanksi administratif kepada BU Niaga Migas yang melakukan pelanggaran, dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan izin usaha niaga minyak atau gas bumi.

Seperti diketahui, aksi illegal pengecoran minyak BBM serta aksi curang distribusi BBM dari subsidi ke non subsidi (dijual ke pabrik/perusahaan,red) yang terjadi di SPBU milik Herman TB di Tuba itu, cukup menyedot perhatian publik khususnya warga sekitar.

Sumber resmi koran ini kemarin menyebut, selain ribuan kilo liter (KL) minyak BBM jenis premium dan solar bersubsidi dijual bebas ke perusahaan dan pabrik dengan harga non subsidi dengan untung berkali – kali lipat itu, belakangan muncul kabar mengejutkan.

Pelanggaran distribusi BBM subsidi ke non subsidi terutama jenis solar yang terjadi di SPBU milik Herman TB tersebut, di duga kuat juga memasok ribuan KL per hari untuk kebutuhan bahan bakar pabrik karet yang notabene-nya juga milik sang pengusaha Herman TB.

“Dalam sehari saja, rata-rata jumlah BBM jenis solar subsidi yang diambil dari SPBU miliknya yang kemudian di distribusikan ke pabrik karet miliknya mencapai 5000 KL. Artinya selama ini pabrik karet milik Herman TB itu selalu menggunakan BBM solar subsidi bukan solar industri,” jelasnya panjang lebar.

Seperti diberitakan sebelumnya, mencuatnya perkara hukum yang menjerat pengusaha minyak asal Tuba, Herman TB itu, bermula saat aparat Dit Reskrimsus Polda Lampung menggerebek SPBU Pertamina miliknya.

Kuat dugaan, penggerebekan aparat kepolisian itu dilakukan lantaran SPBU Codo 23.346.26 milik Herman itu, diduga terlibat pelanggaran hukum atas aksi illegal pengecoran minyak BBM tanpa dokumen dan surat izin remokendasi resmi dari aparat terkait serta dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi ke non subsidi (pabrik/perusahaan,red) secara illegal yang diduga kuat dilakukan setiap malam menjelang dini hari.
Bukan hanya terlibat atas dugaan aksi illegal pengecoran BBM jenis solar dan premium tanpa menggunakan derigen, SPBU Pertamina milik pengusaha Herman TB itu, diduga terlibat aksi curang lainnya yaitu kegiatan angkutan BBM bolak – balik (langsir,red) menggunakan kendaraan roda empat pick up dan minibus yang sudah di modifikasi sehingga masing – masing kendaraan mampu menampung BBM jenis solar maupun premium mencapai 5 ribu liter.

Selanjutnya, BBM jenis solar dan premium yang sudah diangkut oleh kendaraan modif’an yang belakangan diketahui milik Karnel salah satu orang kepercayaan Herman TB itu, ditampung di salah satu tempat penampungan untuk selanjutnya di distribusikan ke sejumlah pabrik atau pun perusahaan yang ada di wilayah Tuba dengan harga non subsidi dengan keuntungan berkali – kali lipat dari harga subsidi.

“Barang bukti (BB) sebanyak 5 unit kendaraan mobil modiv’an yang dipergunakan untuk kegiatan muat langsir BBM turut diamkankan petugas dan dibawa ke Polda Lampung. Jenis kendaraan tersebut yaitu Colt T 2 unit, Daihatsu Xenia 1 unit, Pick Up Carry 1 unit dan Toyota Fortuner 1 unit,” jelas sumber resmi koran ini di Polda Lampung menjelaskan hal itu.

Selain mengamankan kendaraan 5 unit mobil modiv’an, aparat Dit Reskrimsus Polda Lampung juga mengamankan 5 orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi kegiatan illegal pengecoran minyak BBM dan aksi curang distribusi BBM dari subsidi ke non subsidi (dijual ke pabrik/perusahaan,red).
Kelima orang tersebut masing-masing 2 orang petugas operator, 1 orang pengecor, 1 orang pengawas dan 1 orang lainnya yang masih keluarga dari Karnel selaku orang kepercayaan Herman TB dalam mengawasi beberapa tempat usaha SPBU miliknya yang ada di wilayah Tuba.

“Barang bukti 5 unit mobil dan kelima orang yang ditangkap selanjutnya dibawa ke Polda Lampung untuk proses pemeriksaan petugas terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan,” sambung dia lagi.

Sementara itu, terkait dugaan kasus pelanggaran hukum yang menjerat SPBU Pertamina milik Herman TB tersebut, Sales Regional (SR) Pertamina Wilayah Lampung, Ferry mengaku pihaknya sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan laporan resmi tentang adanya kabar penggerebekan oleh aparat Dit Reskrimsus Polda Lampung tersebut.

“Kita tunggu proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh aparat Polda Lampung. Namun demikian, jika nantinya dugaan pelanggaran yang dituduhkan terbukti maka kami dari pihak Pertamina sudah pasti akan memberikan sanksi tegas bagi pemilik pengusaha SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atas usahanya itu,” jelas Ferry panjang lebar menjelaskan hal itu.

Terkait usaha SPBU Pertamina milik Herman TB tersebut, Ferry melanjutkan jika pola kerjasama yang terjalin selama ini berdasarkan kontrak.

Dimana, dalam kontrak yang disepakati kedua belah pihak tersebut, tercantum tentang pemberian sanksi bagi pengusaha SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di dalam menjalankan usahanya tersebut.

“Sanksi hukum terdiri atas sanski ringan dan sanksi berat. Dimana pemberian sanksi tergantung dari jenis kesalahan yang dilanggar, tapi maaf sesuai etika dan kontrak kerja yang sudah tercantum saya tidak bisa menjelaskan apa sanksi dimaksud,” imbuh Ferry.

Namun demikian, sambung Ferry, pada prinsipnya, Pertamina akan memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. (edt/*)