oleh

Hitam Putih , Pajak Alat Berat

BANDARLAMPUNG – Upaya Pemprov Lampung menekan perusahaan besar dengan menggunakan nama besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan agar perusahaan segera membayar pajak alat-alat berat ditentang pengusaha.

Kalangan pengusaha, melalui advokasi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, M Yusuf Kohar tetap kokoh pada amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengenaan pajak alat berat.

Pengusaha menilai pengenaan pajak alat berat tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Amar Putusan MK No.15/PUU-XV2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang membatalkan UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan pasal-pasal mengenal alat-alat berat/besar.

Amar putusan MK No. 15/2017 tersebut berbunyi: Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Baca Juga :  Himalaya Gelar Webinar Jurnalistik

Kedua, menyatakan pasal 1 angka 13 sepanjang frasa ‘termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”. Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. Pasal 6 ayat (4) dan pasal 12 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 130. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka tiga (3) tahun melakukan perubahan terhadap UU nO. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga :  Kasrem 043/Gatam Pimpin Sidang Pankar Ukp Pa,Ba dan Ta Periode 1 April 2021

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.

Dan ada juga keputusan MK No. 3/PUU-XIII/ 2015 yang memutuskan: “Penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Kendaraan alat-alat berat/besar bukan merupakan sarana transportasi.(iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed