Langka Kinerja Bupati Winarti Menuai Sorotan

192
Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti

BANDARLAMPUNG – Langkah Kerja Winarti, SE, MH Bupati Tulangbawang (TUBA), semakin banyak menuai sorotan dari Tokoh Masyarakat dan elemen masyarakat juga sebagian masyarakat TUBA.
Sebenarnya sikap apa yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat, janji politik dan pasangan Bupati yang saat ini hilang bak ditelan bumi, wakil bupati Tuba Hendriwansyah, sebagian masyarakat juga tokoh di bumi Tulangbawang bertanya ada apa dengan Bupati dan Wakilnya saat ini, mereka tidak semesra ketika melakukan kampanye dahulu, alih-alih akan menepati janji kampanye kepada Masyarakat, hubungan antara Bupati dan Wakilnya saja saat ini membingungkan.

Salah satu tokoh penting TUBA yang memberikan sorotan tajam atas kinerja Winarti datang dari mantan Bupati dua periode di daerah itu, DR. Abdurrachman Sarbini, (Mance-red) secara gamblang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Cahyo Kumolo mengambil sikap tegas kepada Winarti karena telah melakukan pelanggaran fatal atas kurang paham aturan UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diperbaharui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Dimana, sambung Mance, langkah berani Winarti dengan tidak memberikan wewenang tugas jabatan bupati kepada wakilnya, Hendriwansyah yang masih aktif sebagai wakil bupati di daerah itu saat pergi ke luar negeri tepatnya Negara Turki membawa tim kesenian tari asal Tuba, menjadi preseden buruk atas kemampuan dan profesional seorang bupati.

“Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah jelas disebutkan jika bupati berhalangan tugas selama 3 hari berturut – turut, tugas dan wewenang bupati diberikan mandat kepada wakilnya. Tapi Winarti justru tidak melakukan itu,” kecam Mance, selasa (7/5), melalui selulernya.
Akibatnya, selama kepergiannya ke Turki yang rencananya agenda kegiatan dirinya dan rombongan tim dilanjutkan Umroh ke Tanah suci, Mekkah sejak Minggu (21/4) lalu itu, praktis pelaksanaan roda pemerintahan di Tuba selama 20 hari ditinggal terlihat stagnan.

“Bupati kok ga paham aturan, bagaimana TUBA kedepannya kalau pemimpinya seperti ini, Pertanyaan saya, apakah Winarti akan berpergian sudah meminta izin ke gubernur bukan main nyelonong saja, negara ini kan ada aturannya, saya saja ketika menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah, wewenang tugas saya serahkan ke wakil saya pada waktu itu, karena memang sudah ada aturannya, Kata Mance

Masih dijelaskan Mance, pada Pasal 76 huruf i dan j UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan akan ada sanksi tegas bagi seorang bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut – turut atau tidak berturut – turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin Menteri, untuk itu segera bertindak memberikan sanksi atau teguran tertulis kepada Winarti lantaran dianggap melakukan kesalahan fatal akibat tak paham peraturan.

Bukan hanya itu, Mance—sapaan akrapnya – juga meminta kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri agar turun melakukan investigasi dan fakta di lapangan atas kesalahan yang dianggap fatal dan dilakukan oleh seorang bupati.
seorang Bupati mestinya sudah paham aturan yang dibuat pemerintah adalah dasar dan payung hukum yang diharapkan dapat berjalan selaras dalam menjalankan roda pemerintahan bukan justru dilanggar.

Tak hanya itu, keberadaan seorang ajudan yang mendampingi Winarti jalan – jalan ke luar negeri pun tak lepas sorotan dari mantan pemimpin daerah di Tuba itu. “Jika masih dalam kota bolehlah ajudannya pria. Tapi jika sampai ke luar negeri ajudannya pria tentunya jadi pertanyaan juga,” imbuh Mance dengan bahasa teka – teki sembari tersenyum simpul.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Lampung, Yusdianto, saat dimintai komentar melalui seluler, selasa (7/5) dirinya menjelaskan, Bahwa aturan yang harus dilakukan bagi pejabat bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang pergi meninggalkan tugas atau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin resmi dari Mendagri melalui gubernur.

Terkait tugas dan wewenang sebagai bupati selama ditinggal pergi, selanjutnya diberikan kepada wakil bupati. Hal itu, lanjut Yusdianto, tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Terkait sanksi bagi pejabat bupati yang melanggar salah satunya dengan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin, sambung Yusdianto, terbilang cukup berat.

Dimana, bupati yang terbukti melakukan pelanggaran berat atas aturan tersebut, tugas dan wewenangnya sebagai bupati akan dicabut sementara oleh Mendagri sampai batas yang tidak ditentukan.

Sedangkan, imbuh Yusdianto, bupati yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran, akan disekolahkan oleh Kemendagri untuk belajar berbagai perangkat peraturan terkait undang – undang pemerintah daerah serta tugas maupun kuwajiban yang harus dilakukan serta larangan dan sanksi bagi kepala daerah.

“Namun sebelum Menteri memutuskan memberikan sanksi administrasi kepada bupati yang melanggar tersebut, hasil investigasi dan cross chek dari tim Inspektorat Jenderal Kemendagri menjadi acuan apakah bupati tersebut layak disekolahkan dan dicabut wewenangnya sebagai bupati atau tidak,” Tutup Yusdianto. (*)