APDESI Mesuji Apresiasi Penghapusan Nota Dinas Khamami

61

MESUJI–Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten mesuji menghapus sistem nota dinas Bupati, dianggap sangat tepat Karena proses panjang dalam setiap pencairan salah satu penyebab lambatnya langkah pembangunan di Mesuji, Apresiasi penghapusan nota dinas khamami mendapat tanggapan, kali ini datang dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Mesuji.

Yusuf Arrasuli selaku ketua Apdesi Mesuji memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pemerintah daerah Mesuji yang telah menghapus keberadaan nota dinas dalam setiap pencairan.

” Saya turut bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang maha Esa juga menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pemerintah kabupaten mesuji serta terimakasih kami yang tak terhingga juga kepada Plt Bupati Mesuji Bapak H Saply Th, dimana langkah beliau beserta jajaran dalam penghapusan sistem nota dinas saya nilai sangatlah tepat, dan saya pribadi serta rekan rekan kepala desa yang ada tentunya sangat mendukung sekali akan hal tersebut,” ungkapnya kepada crew media haluan lampung (minggu 12/05)

Saat disinggung apakah selama ini keberadaan nota dinas juga menghambat proses pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (DD/ADD).

Pria yang lahir di Desa Sungai Sidang 36 tahun yang lalu ini mengatakan, bahwa, ia akan memandang kedepan, dan meyakini bahwa penghapusan nota dinas akan berimbas pada membaiknya sistem pencairan dana melalui birokrasi yang ada.

” kalau bicara menghambat saya rasa gimana ya, pada intinya dengan adanya sistem nota dinas tersebut kami selaku kepala desa merasakan bahwa proses pencairan memang terkesan memanjang, terpenting saat ini kita melihat kedepan saja, dan kami haqul yakin mulai saat ini hingga kedepanya nanti proses pencairan DD/ADD akan lebih baik serta tidak memakan waktu lama, hingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang ada dan tetap berpedoman pada regulasi yang sebagaimana mestinya, ” tegas yusup

Selain dari pada itu, Ketua Apdesi masa bakti 2015-2020 ini juga berharap serta menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan desa untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan amanah guna mewujudkan pembangunan di tingkat Desa.

” Dengan dihapusnya sistim nota dinas ini saya berharap kepada seluruh jajaran aparatur desa untuk lebih giat lagi bekerja serta mengabdikan diri, insya allah kedepan pembangunan di tingkat desa dalam lingkup kabupaten mesuji akan lebih baik lagi serta betul betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ” tandasnya.

Terlepas dari proses hukum yang saat ini sedang dijalani oleh khamami selaku Bupati Besuji non aktif, pastinya saat ini para organisasi perangkat daerah (OPD) serta seluruh jajaran birokrat yang ada dalam lingkup Pemerintah daerah kabupaten mesuji nampaknya dapat tersenyum lega, bila mana sebelum ini segala bentuk proses pencairan keuangan harus melalui nota dinas, kini dipastikan bahwa sistim nota dinas tersebut resmi ditiadakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Mesuji Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Mesuji Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang dipaparkan pihak BPKAD beberapa waktu yang lalu.

“Nota Dinas dihilangkan, sebelumnya di Perbup Nomor 52 Tahun 2013 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ada Nota Dinas, saat ini sudah dievaluasi, dirapatkan, dan direvisi. Point Nota Dinas dihilangkan, sekarang dalam proses pengundangan”, ucap Hendra Cipta, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mesuji, Kamis (9/5/2019) (*/RD)