Tiga Instansi Teken Pakta Integritas WBK

6

PESAWARAN – Tiga instansi yang berada di Bumi Andan Jejama, berkomiten memberantas korupsi dengan menandatangani pakta integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM). Kegiatan tersebut, dilakukan di depan halaman kantor Pengadilan Negeri Gedongtataan, Senin (13/5).

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, yang hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas terselenggaranya kegiatan penandatangan pakta integritas yang dilakukan oleh tiga instansi yang berbeda secara bersama sama.

“Semoga dengan adanya kegiatan yang baik ini, kita semua dapat mewujudkan daerah yang, WBK maupun WBBM, dan juga dapat menjadi pemacu dalam kualitas pelayanan publik,” paparnya.
Dan dirinya juga berharap, kegiatan yang baik ini jangan hanya menjadi acara seremonial biasa saja, tetapi juga dapat menjadi landasan kita untuk mewujudkan zona bebas korupsi.

“Dalam menciptakan zona integritas, diperlukan fasilitas dan aplikasi yang memadai, tetapi itu saja tidak cukup, kalau tidak di dukung dengan SDM yang mempuni, maka dari itu pakta integritas tidak mudah untuk dipertahankan, masih terlalu banyak celah untuk penyimpangan yang bisa terjadi kalau, SOP nya tidak jelas,” paparnya.

“Maka dari itu, kita harus memberikan pengawasan terhadap internal terlebih dahulu, sama halnya dengan yang kami lakukan (Pemkab), saat ini kami masih melakukan pembenahan dan pengawasan di dalam internal kami,” timpalnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Gedongtataan, Damita Alexander, mengatakan, pencanangan zona pembangunan zona integritas merupakan komitmen untuk Reformasi birokrasi untuk bebas korupsi dan memperbaiki pelayanan publik.

Sedangkan, Kejari Kalianda, Sri Indarti meminta, agar Aparatur Kejaksaan dituntut untuk melakukan berbagai perubahan Fundamental dalam peningkatan kompetensi sekaligus membangkitkan kesadaran baru dan terus berbenah dengan keberanian untuk melakukan tindakan, membuat terobosan yang belum pernah terfikirkan.

“Hal hal tersebut bisa dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan, serta ditujukan hanya untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar berdaya guna dan mendatangkan kemanfaatan besar,” paparnya.
Hal senada pun disampaikan oleh Kapolres Pesawaran, AKBP Popon Ardianto mengungkapkan, dalam mewujudkan bebas korupsi hal tersebut memang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Pesawaran sesuai dengan instruksi dari Polda Lampung.

“Selain itu jajaran Polres Pesawaran juga selalu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kita berharap dengan adanya penandatangan Zona integritas ini bisa mewujudkan Kabupaten Pesawaran menuju bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani,” tutupnya. (Toni/Mus/JJ).