oleh

Penggunaan DD Bermasalah Pospera Laporkan Ke Bupati

Lampung Utara – Di duga miliki segudang permasalahan Dana Desa (DD) di Desa Talang Bojong Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Organisasi Masyarakat (ormas) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampura layangkan laporan secara tertulis ke Inspektorat dan Bupati Lampura.

“Tim kami sudah turun ke desa tersebut, alhasil kami menemukan sejumlah dugaan penyelewengan Dana Desa, selanjutnya kami akan layangkan laporan secara tertulis kepada Bapak Bupati dalam hal ini kami menyurati Inspektorat dan Dinas P3MD serta BPKA setempat untuk menunda pencairan di desa tersebut dan segera melakukan evaluasi terkait temuan ini,” tutur Ketua Pospera Juani Adami melalui telpon selulernya. Sabtu (25/5/2019).

Sebelumnya, tim gabungan tenaga ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) telah turun ke Desa Talang bojong. pada Jumat (24/5/2019) kemarin.

Baca Juga :  Forum Muda Mudi Kelurahan Tanjung Harapan Bagi Takjil dan Nasi Kotak

Namun hasil dari investigasi tim gabungan P3MD yang meninjau pekerjaan di Desa Talang Bojong, tidak menemukan secara kuantitas adanya persoalan seperti yang dituduh oleh masyarakat atas nama ormas Pospera.

Hal ini tentu saja menjadi kekecewaan di pihak Pospera, untuk itu, Ketua Pospera Lampura Juaini Adami angkat bicara terkait tidak ditemukan persoalan tentang peruntukan Dana Desa di desa tersebut.

“Saya berharap kepada pihak terkait untuk evaluasi kembali di desa Talang Bojong, karena saat tim kami turun, kami menemukan dan meyakini adanya dugaan-dugaan penyelewengan di desa tersebut,” paparnya.

Bahkan menurut pria putra daerah Lampura tersebut, selama ini, belum ada desa di Lampura yang terjerat hukum terkait pengelolaan pekerjaan desa dengan anggaran DD yang di gelontorkan selama ini.

Baca Juga :  ODGJ Dimandikan dan Dikasih Makan, Cuma Ada di Lampung Barat

Juaini juga meminta kepada pihak penegak hukum dan pihak yang berwenang untuk benar-benar fokus memonitoring serta menanggapi secara serius laporan-laporan tentang dugaan penyelewengan dana desa.

“Kami akan terus memantau semua pekerjaan yang ada di 232 desa se-Kabupaten Lampura, karena selama ini banyak kami temukan dari laporan masyarakat, terkait dugaan penyelewengan dana terkait pekerjaan di desa,” ujarnya. (*).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed