oleh

Menunggu Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Polisi Larang Aksi Massa

POLDA Metro Jaya kembali mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan demontrasi di depan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk dengan alasan melakukan halal bihalal.

Polisi dengan tegas melarang aksi di depan Gedung MK karena melanggar UU No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, Pasal 6, yang bisa menganggu ketertiban umum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan aksi yang dilakukan di jalan protokol dilarang oleh undang-undang. Untuk diketahui, Gedung MK berada di Jalan Medan Merdeka Barat, yang merupakan jalan protokol dan tak jauh dari Istana Merdeka.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF berencana mengadakan aksi massa kawal sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sekaligus halalbihalal di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25-28 Juni nanti.

Argo mengimbau kepada PA 212 untuk menggelar acara halalbihalal di lokasi lain, tidak di Gedung MK.

“Silakan halalbihalal dilaksanakan di tempat yang lebih pantas, seperti di gedung atau di rumah masing-masing,” katanya.

Dia juga mengimbau untuk tidak ada aksi yang bisa mengintervensi hakim MK. Karena persidangan di MK sudah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

“Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan, karena semua persidangannya sudah dicover banyak media secara langsung, dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Sebelumnya Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan rencana pihaknya, GNPF dan beberapa organisasi lainnya memobilisasi massa untuk mengawal sidang putusan PHPU. Selain itu, pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan kegiatan halal bihalal.

“Agendanya juga sama untuk menegakkan keadilan, kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi, dengan pengawalan masyarakat, jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa. Maka kita hadir sebagai masyarakat mengawal konstitusi yang ada. Ini aksi super damai sebagaimana kita telah lakukan sebelum-sebelumnya,” kata juru bicara PA 212 Novel Bamukmin.

Novel menyebut aksi tersebut merupakan kesepakatan Ijtimak Ulama. “Karena juga masih (bulan) syawal ya kita buat sekalian halalbihalal di sana. Itu kan Ijtimak Ulama, bukan hanya satu ulama saja. Ijtimak ulama itu kita selalu mengikuti keputusan para ulama,” jelasnya.

Novel juga menyebut aksi kawal sidang MK ini digelar atas sepengetahuan Habib Rizieq Syihab. Dia menyebut Imam Besar FPI itu juga mendukung penyelenggaraan aksi tersebut.

Menanggapi rencana aksi PA 212, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengingatkan soal imbauan Prabowo Subianto yang meminta tidak ada aksi massa di MK.

“Sebelum sidang Pak Prabowo telah menyampaikan imbauannya yang viral ke mana-mana agar tidak usah melakukan aksi atau unjuk rasa di sekitar MK RI,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (23/6).

Menurut Arsul, karena imbauan Prabowo, massa pendukung Jokowi pun mengurungkan niat melakukan aksi di MK. Karena itu, menurutnya, pendukung Prabowo sepatutnya turut mendukung dan menghormati imbauan eks Danjen Kopassus itu.

“Karena itu, elemen-elemen pendukung 01 pun yang tadinya berbondong-bondong ingin menyaksikan langsung jalannya sidang di MK mengurungkan niatnya demi menghormati imbauan Pak Prabowo. Maka sudah sewajarnya kalau elemen-elemen pendukung 02 justru tetap mendengarkan dan patuh pada apa yang disampaikan Pak Prabowo,” ujarnya.

Lagi pula, kata Arsul, pembacaan putusan MK pada 28 Juni 2019 akan disiarkan langsung di media mainstream. Menurut dia, masyarakat bisa menyaksikan tanpa harus datang ke gedung MK.

Sementara itu, anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi (Awiek), mengkritik rencana aksi damai 28 Juni itu yang disebut sekaligus dalam rangka halalbihalal. Menurut dia, kegiatan itu lebih mirip aksi untuk memberikan tekanan kepada MK.

“Halalbihalal kok dibungkus kegiatan politik? Itu sudah melenceng jauh dari konsep awal munculnya halalbihalal. Kegiatan ini bisa dimaknai akan memberikan semacam ‘tekanan’ pada MK,” kata Awiek.

Politikus PPP itu menegaskan hakim MK tidak bisa diintervensi. Awiek mengatakan para hakim memutuskan berdasarkan alat bukti yang valid serta keterangan saksi. Ia meminta masyarakat menghormati proses persidangan MK.

“Padahal hakim MK tak bisa diintervensi oleh aksi-aksi jalanan. Karena hakim MK memutus perkara berdasarkan validitas alat-alat bukti yang disinkronkan dengan keterangan saksi. Tahapan itu sudah lewat, sekarang tinggal menunggu putusan hakim. Ini jangan sampai nanti seperti tanggal 21-22 (Mei) yang awalnya mau aksi damai, tapi kemudian ditunggangi pihak-pihak lain,” tegasnya.(dbs)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed