Pemprov akan Segera Cicil Hutang DBH

14

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyicil hutang dana bagi hasil ke kabupaten/kota se-Provinsi setempat.

Hal itu terungkap atas penyampaian Pj. Sekprov Lampung, Fahrizal Darminto pada penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Perencanaan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2019 dalam rapat paripurna terbuka di DPRD Lampung, Senin (12/8).

Fahrizal mengatakan, nota kesepahaman antar eksekutif dan legislatif terkait kebijakan umum perubahan (KUPA) APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) telah disepakati. Kendati demikian, dalam menyusun Raperda APBDP 2019 telah memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan dengan perkiraan besaran dana transfer ke daerah.

Maka, lanjutnya, dalam kesepakatan Kupa dan PPAS tahun 2019 antara Pemda dan DPRD Lampung struktur rancangan Perda APBDP 2019, target pendapatan daerah pada RAPBDP 2019 menjadi sebesar Rp7,37 triliun. Proyeksi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp2,98 triliun; dana perimbangan Rp4,32 triliun; dana lain-lain pendapatan yang sah Rp59,83 milliar.

Sementara, terkait belanja daerah pada APBDP 2019 dianggarkan Rp7,48 triliun dengan rincian belanja tidak langsung Rp4,85 triliun dan belanja langsung Rp2,63 triliun. Berdasarkan kondisi pendapatan daerah dan belanja daerah, maka RAPBDP 2019 defisit sebesar Rp117,84 miliar. Kemudian potensi pembiayaan daerah netto pada RAPBDP 2019 sebesar Rp117,84 miliar.

Selanjutnya struktur pembiayaan daerah, terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa Rp93,87 miliar; dari pinjaman daerah Rp120,11 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan Rp96,15 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah Rp25,55 miliar dan pembayaran pokok hutang Rp70,60 miliar.

Fahrizal menyampaikan, pada rancangan APBDP 2019 pertimbangan terjadi terhadap kemampuan dan kapasitas fiskal daerah serta skala prioritas dan urgensi belanja. Baik belanja langsung maupun tidak langsung. Hal itu menjadi perhatian dan standar utama dalam pengalokasian anggaran.

“Memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia, Pemprov Lampung berkomitmen mengalokasikan kewajiban belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota secara bertahap yang dimulai sejak APBDP 2019. Selain itu belanja langsung dalam APBDP 2019 dirancang dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan yang diintegritaskan dengan visi misi rakyat Lampung berjaya,” tandasnya. (sl)