Perpres Mobil Listrik Dorong Industri Mobil Nasional

15

Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Penerbitan regulasi ini ditujukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan otomotif mempersiapkan industri mobil listrik berkembang di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo juga mengutarakan harapannya agar produk kendaraan elektrik yang dibuat di Indonesia dapat lebih murah.

Strategi bisnis kendaraan listrik bisa dirancang Indonesia, sehingga mendahului kompetitor dalam membangun kendaraan listrik dengan harga terjangkau dan berkualitas. Bahan-bahan baku untuk membuat komponen baterai mobil listrik yang terdapat di Indonesia dapat menekan harga produksi kendaraan listrik.

Pembangunan industri kendaraan elektrik memerlukan waktu lebih dari dua tahun, karena sejumlah perusahaan otomotif melihat minat pasar terhadap produk tersebut.

Namun Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa kendaraan bertenaga listrik relatif memiliki harga yang lebih mahal ketimbang kendaraan berbahan bakar minyak.

Karena itu, pemerintah pusat menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan insentif bagi penggunaan kendaraan elektrik seperti bebas retribusi parkir, subsidi penggunaan kendaraan listrik untuk angkutan umum, dan pembebasan kendaraan dari peraturan ganjil genap.

Dalam Perpres mobil listrik itu, juga diatur mengenai penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 35 persen.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, aturan tersebut diharapkan dapat mendorong ekspor otomotif Indonesia ke pasar internasional.

Pengamat transportasi Darmaningtyas menilai agar penjualan dan pemasaran harga mobil listrik harus lebih murah atau kompetitif dibandingkan mobil biasa atau konvensional, sehingga dapat berkembang dan menarik minat masyarakat untuk membelinya.

Dia menjelaskan bahwa jika harga dan operasional mobil listrik tidak kompetitif dengan mobil konvensional atau biasa, mungkin mobil listrik bukan jawaban yang tepat untuk mendorong penghematan energi.

Selain itu harga mobil listrik yang lebih mahal atau di atas harga mobil konvensional juga bisa membuat masyarakat tidak terjangkau untuk memilikinya, sekaligus mengurangi minat mereka untuk memiliki mobil listrik.

Ekonom Haryadin Mahardika dari Universitas Indonesia (UI) menilai industri keuangan perlu memberikan keringanan kredit seringan-ringannya atau bunga kredit 0 persen bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil listrik.

Masalah pemasaran dan penjualan mobil listrik perlu diperhatikan mengingat mobil listrik merupakan sarana transportasi masa depan kita. Kalau bisa aturan penjualan mobil listrik tersebut dikaitkan dengan insentif yang tidak hanya insentif bersifat pajak, namun juga berkaitan dengan insentif-insentif non-pajak.

Berbagai insentif yang diberikan tersebut harus diarahkan agar harga mobil listrik lebih murah atau di bawah harga mobil konvensional.

Tanpa adanya insentif dan keringanan, maka harga mobil listrik akan menjadi mahal, sehingga pemasaran dan penjualan dapat menghadapi persaingan yang berat dengan mobil-mobil biasa yang dijual di Indonesia.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penguatan terhadap industri nasional sebagai tindak lanjut dari Perpres Mobil Listrik.

Menurut Haryadin Mahardika, penguatan industri lokal untuk mobil listrik sangatlah penting karena penguatan tersebut merupakan rencana jangka panjang untuk membangun industri mobil listrik secara cepat.

Selain itu, mobil listrik juga membutuhkan pembangunan ekosistem, sehingga nantinya harus ada stasiun pengisian umumnya, tempat pengisian ulang baterai di rumah yang sudah mendukung aliran listriknya dan sebagainya, serta kebijakan dari PLN untuk memberikan insentif harga dan semacamnya bagi pemilik mobil listrik.

Jangan sampai nanti ketika industri mobil listrik sudah dibangun, tetapi infrastruktur pendukung ekosistem mobil listriknya belum siap. (ANTARA)