Tindak Tegas Oknum Polisi Lalai!

25

SEBUTIR peluru dari pistol milik oknum polisi melesat menembus kaca mobil hingga mengenai seorang mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL), Sabtu pagi (10/8). Diduga ditembakkan tidak disengaja. Tapi polisi kok bawa-bawa senjata api di area kampus!

AKSI peluru nyasar akibat kesalahan dan kelalaian tiga oknum polisi bisa dipidana. LBH Bandar Lampung melihat bahwa aksi kelalaian oleh seorang oknum polisi tidak hanya dapat diproses melalui Etik, tetapi dapat dijatuhi pidana.

LBH dengan tegas meminta penegakan hukum terhadap tiga oknum polisi tersebut harus transparan dan profesional karena akan berimplikasi pada kredibilitas penegak hukum di mata masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 28 Ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Bahwa penjatuhan sanksi Etik/Disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana maupun perdata.

Lebih lanjut lagi kepolisian harus memastikan pengawasan dan evaluasi terhadap persenjataan baik perawatan dan pemberian serta penggunaan senjata kepada anggota. Sesuai dengan Perkap No. 8 tahun 2009 Tentang Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) , anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, oknum polisi yang dalam kelalainnya menyebabkan orang lain terluka tetap akan diproses hukum secara pidana, sesuai dengan Pasal 360 jo. 361 KUHP, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Lebih lanjut, pihak kepolisian harus memastikan evaluasi penggunaan persenjataan, baik perizinan, pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya. Sesuai dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. (*)