Disnaker Teken MoU dengan Kejari Tanggamus

10

TANGGAMUS- Setelah beberapa OPD Pemkab Tanggamus melakukan Penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Tanggamus tentang bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam bentuk penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kali ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus melakukan Penandatanganan MoU denga Kejaksaan Negeri Tanggamus. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Savana Kota Agung Timur, Selasa (13/8).

Dalam laporannya Kepala Dinas Tenaga Kerja Mulkifli Novem mengatakan dalam kesepakatan bersama itu atas nama Dinas Tenaga Kerja mengharapkan pendampingan dan pengawalan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, agar mencapai hasil yang maksimal dan sesuai aturan.

Sementara Asisten 1 Bidang Pemerintahan Jonsen Vanisa mewakil Bupati Hj. Dewi Handajani, mengatakan atas nama Pimpinan Daerah menyambut baik dan menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kejaksaan Negeri Tanggamus yang telah melakukan kerjasama terkait Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dalam bentuk penegakan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara.

“Ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Aparat Hukum terhadap pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus,” kata Jonsen.

Sementara Kajari David P Duarsa mengatakan dalam hal pembangunan dan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, tentunya Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu pembantu Bupati dalam rangka pengurusan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Kajari menjelaskan, sesuai dengan yang diamanatkan Undang Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan RI sebagai salah satu aparatur penegak hukum satu-satunya dalam penuntut umum, dalam semua tindak pidana dimana Jaksa diberikan kewenangan berdasarkan Undang Undang baik secara preventif, represif ataupun penindakan.

Selain itu, saat ini reformasi birokrasi di tubuh kejaksaan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan terutama pada hal yang menyangkut aspek kelembagaan ataupun organisasi ketata-laksanaan sumberdaya manusia dan aparatur.

“Maka dari itu inilah salah satu alasan untuk mengambil kebijakan yang mendasar dan komprehensif dengan dilaksanakannya perjanjian kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Kejaksaan Negeri Tanggamus. Dimana Kejaksaan Negeri Tanggamus dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Kajari. (Anton/Rino).