JK: GBHN Bagus, Asal Tak Ubah Sistem Tata Negara

0
25
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Puan Maharani (kiri) berbicara kepada wartawan saat konfrensi pers di Crisis Center Center Air Asia penerbangan QZ 8501 di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/12). Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengakui proses pencarian pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 tidaklah gampang dikarenakan pencarian pesawat dilaut relatif lebih sulit dilakukan daripada pencarian di daratan. ANTARA FOTO/Suryanto/Rei/pd/14.

WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla mengaku sepakat dengan usulan penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Asalkan tidak merubah sistem ketatanegaraan yang sudah ada.

Misalkan saja merubah kembali kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Menurut dia hal itu sangat rumit.

“Seperti yang saya katakan tadi, Kalau hanya GBHN secara prinsip itu bagus. Asal jangan merubah seluruh sistem lagi,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JK menjelaskan, rakyat belum tentu setuju jika ada perubahan sistem ketatanegaraan yang ditimbulkan dari amandemen terbatas UUD 1945 dan penghidupan kembali GBHN. Karena itu hal tersebut perlu dikaji kembali.

“Itu rumit lagi. Beresiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilih presiden. Kalau gitu lain lagi soal. Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung,” terangnya.

Meski demikian, JK menilai GBHN penting untuk menyeleraskan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun efek yang ditimbulkan dari itulah yang mesti dikaji. Saat ini pun pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sekadar informasi, Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali pada 8-10 Agustus 2019 mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Termasuk di bidang politik dan sistem ketatanegaraan. Salah satunya menyepakati perlunya dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan adanya amandemen tersebut MPR bisa memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Poin ini sebagai salah satu sikap politik hasil Kongres V PDIP yang dibacakan Ketua Umum PDIP Periode 2019-2024 Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres, Sabtu 10 Agustus 2019.(tc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here