Minimalisir Beban Jalan Pelabuhan Bakauheni Terapkan Permenhub

9

BANDARLAMPUNG – Minimalisir beban jalan, jembatan sekaligus pelabuhan yang diakibatkan kendaraan Overdimension Overloading (Odol) terus dievaluasi oleh berbagai pihak. Salah satunya PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni yang akan menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

Hasan Lessy, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni menyebutkan, faktor utama dalam penerapan Permenhub 103/2017 untuk mengurangi beban jalan, angka kecelakaan, polusi dan kemacetan lalu lintas.

“Berbagai sosialisasi telah dilakukan untuk menjalankan aturan tersebut termasuk kepada sejumlah operator pelayaran, pengusaha ekspedisi dan stakeholder terkait. Bekerjasama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Bengkulu-Lampung, penerapan aturan terus disosialisasikan,” ungkap Hasan Lessy saat dikonfirmasi Cendana News, Selasa (13/8/2019).

Sebagai langkah konkrit, pada 2019 secara bertahap PT ASDP Bakauheni akan kembali membangun timbangan. Timbangan yang sempat ada dan ditiadakan rencananya akan dibangun sebanyak 5 unit. Pada tahap awal pembuatan timbangan akan dibuat 2 unit dengan panjang 12 meter x 22 meter.

Penerapan aturan tersebut diakui Hasan Lessy ikut mendukung sektor usaha tranportasi, jasa penyeberangan. Sebab beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ikut mendukung tingginya pertumbuhan ekonomi.

“Sejumlah pengusaha ekspedisi yang mengirimkan barang asal Sumatera ke Jawa menggunakan pelabuhan Bakauheni untuk penyeberangan. Namun mereka kerap abai pada dimensi dan muatan yang berimbas kerusakan infrastruktur,” tambanya.

Kendaraan Odol disebut Hasan Lessy sangat berdampak langsung pada jasa penyeberangan. Dampak tersebut diantaranya kerusakan tollgate akibat rem blong, korban jiwa, kerusakan fasilitas gangway (tempat pejalan kaki) yang memiliki tinggi maksimum 4,2 meter.

“Insiden kecelakaan akibat kendaraan Odol terakhir terjadi pada Kamis (27/12/2018) silam saat truk mematahkan ramdoor kapal Nusa Putera,” tambahnya.

Halim, salah satu pengurus jasa usaha ekspedisi lintas pulau Jawa dan Sumatera mengaku mendukung larangan kendaraan Odol. Selain itu sosialisasi PM 103/2017 tentang pengaturan kendaraan menggunakan jasa penyeberangan telah diterapkan oleh pengusaha. Cara yang ditempuh dengan memuat barang ekspedisi di bawah standar yang diperbolehkan.

“Kerugian bagi pengusaha ekspedisi saat kendaraan ditilang melanggar Odol tentu besar, apalagi sampai barang diturunkan dan kendaraan dipotong,”ucap Halim.

Ia berharap pemahaman perusahaan bisa dibarengi dengan penyiapan gudang logistik. Pasalnya saat ini belum ada gudang logistik yang bisa dipergunakan menyimpan barang yang berlebih.

Ia juga berharap dengan penerapan aturan tidak akan ada lagi pungutan liar (Pungli) yang kerap muncul di sejumlah timbangan dan pintu masuk pelabuhan Bakauheni.

“Pungli mengakibatkan pengemudi kerap kehabisan ongkos dalam perjalanan sebelum menyeberang di pelabuhan Bakauheni,” tutupnya.(cn/iwa)