Bisnis Lobters Ilegal Diduga Libatkan Anggota DPRD Pesibar

11

PENGGEREBEKAN gudang pengemasan benih lobster yang akan dijual ilegal di Pesisir Barat, Lampung, oleh Bareskrim Polri, ternyata hanya satu dari banyak pemain.

Dilansir dari Lampungpro.com, penggrebekan itu diduga melibatkan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.

“Di Pesisir Barat, paling tidak ada tiga penampung bibit lobster. Salah satunya anggota Dewan yang baru digrebek Polda itu. Masih ada dua lagi penampung yang melibatkan pengusaha besar,” kata sumber, Kamis (15/8/2019).

Sumber tersebut memberikan data yakni praktek bisnis ilegal ini mampu meraup untung ratusan miliar. “Putaran duitnya tinggi dan ini terjadi sejak tahun 2014. Per ekor Rp18 ribu beli sama nelayan, lalu dijual ke Vietnam dan Singapura Rp125 ribu per ekor. Rata-rata per hari dia bisa menampung 25 ribuan bibit lobster. Nah, hitung aja berapa omzetnya,” kata sumber tersebut.

Maraknya praktek benih ilegal ini menurut mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung, Marzuki Yazid, dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla), dan Rajungan (Portunus pelagicus). “Peraturan ini di dalamnya melarang juga benih dijualbelikan untuk budidaya. Akibatnya budidaya laut Indonesia hususnya Lampung hancur lebur,” kata Marzuki Yazid.

Dia menambahkan selain budidaya laut hancur, keramba jaring apung laut juga ikut gulung tikar, sehingga produksi anjolk drastis. “Ada data produksi ikan kerapu di pusat yang aneh. Misalnya, di 2014 sebanyak 5.000 ton, kemudian di 2015 naik 11.000, dan di 2016 naik lagi jadi 40.000 ton. Tapi 2018 lenyap, ngak disajikan data lagi,” kata Marzuki Yazid yang juga pengusaha perikanan ini.

Terkait keterlibatan nelayan dalam benih ilegal ini, dia mengatakan nelayan itu naluri mempertahankan hidup. “Itu mungkin saja, tapi jika itu dikendalikan untuk kegiatan lanjutan budidaya, seharusnya boleh dong. Permen tersebut bukan solusi, karena hanya menambah persoalan. Selain itu, lemahnya pengawasan. Parahnya lagi benih lobster yang sempat besar di perairan Belimbing tidak boleh nelayan masuk untuk menangkap ikan,” kata dia. (ist)