Kasus Beras BPNT Lampung ‘Digiring’ ke Mabes Polri

9

BANDARLAMPUNG –Kasus dugaan penyimpangan beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019, yang diduga melibatkan Dinas Sosial, Bulog Lampung dan PT Barokah serta Ruamh Pangan Kita (RPK), akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri.

“Kita sudah laporkan penyimpangan BPNT ini ke Mabes Polri, Kamis 5 September lalu, agar penyaluran BPNT ini transparansi,” ungkap Ketua Umum Gerakan Peduli Anggaran Negara(GPAN) Eddy Sitorus, saat dikonfirmasi, Senin (9/9).

Diungkapkan Eddy, pihaknya sudah melapokran temuan ini ke Mabes Polri dengan Nonor Surat 013/DPP-GPAN/IX/2019 terkait dugaan penyimpngan suplay BPNT.

Indikasi penyimpangan beras BPNT, menurut Eddy, diduga dilakukan oleh Ahmad Kurniawan dari PT. Barokah dan Arip Firmasnyah selaku penyuplai e-warung di Kabupaten Lampung Tengah dan beberapa kabupaten yang lain.

Sebelumnya, bahwa GPAN menemukan KPM di 15 kabupaten/kota di Lampung hanya menerima 8 Kg Beras dan 6 butir telur oleh penyalur Ahmad Kurniawan PT. Barokah.

Sedangkan oleh Arip Firmansyah RPK, menerima beras 9 Kg dan 7 butir telur. Beras diperkirakan dengan harga sekarang pada Juli 2019 Beras: Rp 8.500/Kg dan telur: 1000-1500/satu butir telur. Bila perkiraan 22 Kecamatan terhitung +70.000 KPM Lampung Tengah (Lamteng), maka: Kerugian Negara: 70.000/KPM x Rp. 38.000 (sisa uang) = Rp. 2.660.000.000,-/Bulan. Kemudian Bila dihitung perkiraan dari 6 kecamatan 20.000 KPM (Lamteng) maka: 20.000 KPM x Rp. 23.000 (sisa uang) = Rp. 460.000.000,-/Bulan.

Disamping itu dirinya juga menyebutkan, bahwa masalah ini ada keterkaitan dinas Sosial Provinsi Lampung, PT Bulog Provinsi Lampung, dengan PT.Barokah, yang hari ini sebagai penyuplay e-warung.

“Sudah jelas dong ada permainan dibalik ini, kita kan sudah berapa kali lakukan aksi. Kalau dari 10 bulan yang lalu PT.Barokah ini bermasalah kenapa masih saja diterima,” jelasnya.(Yundi/JJ).

Haluan TV APK