Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Dukung KPK Lawan Kejahatan Korporasi Di Lampung

8

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik sejumlah perusahaan yang ada di Lampung yang diduga tidak mematuhi peraturan pemerintah, Salah satunya adalah perizinan milik PT Sugar Gorup Companies (SGC).

Sejumlah perizinan PT Sugar Group Companies (SGC) seperti perkebunan, Pajak alat berat bahkan Pajak Air Tanah (SIPA) menjadi atensi khusus lembaga anti rusuah itu di Lampung.

Besaran pajak air tanah yang disumbangkan tidak sepadan dengan jumlah yang mendapatkan izin. Untuk itu, KPK ingin mengetahui berapa jumlah titik air tanah yang ada di PT Sugar Group Companies. Pasalnya, Kuat dugaan pajak air tanah yang dibayar berkisar Rp. 8 – 17 juta per-bulan oleh anak perusahaan PT SGC, Hal ini tidak sesuai fakta dilapangan, Seperti yang dilansir kupastuntas.com (Selasa, 3/9/2019).

Sampai dengan hari ini, Setidaknya langkah konkret yang dilakukan KPK adalah membentuk tim untuk menangani persoalan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antara tim Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III dengan Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pun angkat bicara. Dirinya mengatakan jika ditemukan ada pelanggaran, Maka harus ditutup. Sebab semua regulasi diupayakan harus diikuti oleh pihak koorporasi. Apapun investasinya harus sesuai koridor hukum dan memenuhi syarat agar tidak merusak lingkungan.

Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menertibkan izin usaha korporasi di Lampung mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam wadah Serikat Mahasiswa Dan Pemuda Lampung (SIMPUL).

Rosim Nyerupa selaku Ketua SIMPUL menyebutkan bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat Lampung mengenai permasalahan yang ada di PT Sugar Group Companies. Perusahaan yang memproduksi gula itu tidak hanya ber-ulah dengan negara saja tetapi juga ber-ulah dengan masyarakat adat Lampung mengenai sengketa lahan.

“Langkah KPK ini luar biasa, Tidak hanya membidik kepala daerah yang terjaring korupsi tetapi juga menyoroti kejahatan korporasi yang terjadi ditanah Lampung. Tentunya ini adalah komitmen KPK untuk menegakkan hukum dan menciptakan negara yang bebas dari pihak-pihak yang merugikan. Soal permasalahan korporasi yang ada, Tidak ber-urusan dengan negara saja, Tetapi juga ber-urusan dengan masyarakat soal lahan yang selama berpuluh-puluh tahun tak tuntas. Jadi, Kita dukung langkah KPK hingga mengusut sampai tuntas” Kata Rosim.

Ketidakjelasan luas lahan yang digarap oleh PT SGC itu, Lanjut Rosim, menjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian negara. Karena indikasi terjadinya ketidakjelasan itu berimbas terhadap besaran PPN, PPh, PBB, BPHTB, Retribusi Gula, Retribusi Air Tanah dan Retribusi Alat Berat. Itu semua menurut Ketua SIMPUL ini mengarah kepada kejahatan Korporasi.

“Ini merupakan momentum bagi masyarakat Lampung sebagai celah untuk mendorong KPK Menuntaskan permasalahan tersebut” Pungkasnya.

Meski demikian, Pria yang berasal dari Lampung Tengah ini, Sangat menyayangkan lembaga sekelas KPK hanya mengurusi persoalan pajak air tanah saja. Sebab, Kata dia, Seharusnya KPK membuka mata terhadap permasalahan lahan perkebunan milik PT SGC yang dapat dikroscek oleh KPK.

“Ada hal yang paling besar lagi sebetulnya yang berkenaan dengan kejahatan korporasi disamping pajak air tanah yang mengena langsung dengan masyarakat yaitu permasalahan lahan perkebunan. Konflik antara masyarakat dengan PT SGC sudah mengakar, Perlu penangan serius oleh pihak-pihak yang berkompeten seperti KPK. Apalagi beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meng-ultimatum untuk mencabut Konsesi Lahan yang bersengketa dengan Masyarakat. Jangan hanya menangani kasus korupsi kepala daerah saja, Tangani juga dong dugaan korupsi yang terjadi di Korporasi itu. KPK punya wewenang, Buka data negara yang sebenarnya soal lahan itu, Lakukan pengukuran ulang” Tegasnya.

Disamping itu, Adanya Intervensi PT Sugar Group Companies terhadap politik lokal di Lampung dalam bentuk politik uang juga menjadi faktor alasan pentingnya KPK menyikapi ini. Sebab, Hal ini akan merusak demokrasi ditanah air yang dapat merugikan masyarakat dan tumbuhnya demokratisasi yang baik di tanah Lampung.

“Selain berdampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, PT SGC juga berdampak terhadap dinamika politik di Lampung. Sebagai koorporasi penyokong dana kampanye kandidat melalui politik uang jelas merusak demokrasi ditanah air yang merugikan masyarakat dan menghambat tumbuhnya demokratisasi yang baik di bumi Lampung. Keterlibatan PT SGC dalam kontestasi politik memiliki misi tersebung yang tak lepas dari keberlangsungan hidup perusahaan itu. Kita tidak anti korporasi ya, Tapi korporasi harus sadar diri, Tunaikan hak dan kewajiban sesuai peraturan. Turut andil dalam kompetisi politik silahkan, Tapi dalam tataran demokrasi bukan pada pemenangan kandidat. Hadirnya korporasi diharapkan mampu turut membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat bukan merugikan masyarakat” Tandas kader Himpunan Mahasiswa Islam itu.

Haluan TV APK