Selamat Tinggal Tenaga Ahli Selamat Bertugas Tim Hukum Pemprov Lampung

6

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berhasil menghemat anggaran hingga Rp1,8 miliar dengan kebijakan meniadakan tenaga ahli.

Sebagai gantinya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi merekrut sejumlah praktisi hukum yang akan membantunya dalam mengkaji semua kebijakan yang berimplikasi hukum.

Kebijakan penghematan dengan cara meniadakan tenaga ahli ini sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pos anggaran untuk Tenaga Ahli sejak lama memang sudah menjadi masalah, karena dinilai sebagai pemborosan dan bententangan dengan etika penganggaran dan prinsip efisiensi.

Dengan menghapus tenaga ahli yang berjumlah sekitar 40 orang, Pemprov berhasil melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp1,8 miliar.

Untuk membantu kerja gubernur dalam menentukan dan mengamankan kebijakannya, Arinal punya solusi antipemborosan, yakni merekrut para praktisi hukum yang nantinya akan tergabung dalam tim hukum Provinsi Lampung dalam koordinasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung.

“Tim ini merupakan orang–orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum yang bersedia mengabdikan ilmunya untuk kepentingan rakyat Lampung tanpa digaji dan bekerja secara insidentil serta berkoordinasi dengan Biro Hukum,” ujar Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar saat menerima beberapa media bersama Kabag Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung Selasa, (10/9).

Tim Hukum diangkat berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/618/B.02/HK/2019 memempunyai tugas diantaranya melaksanakan kajian dan analisis kebijakan gubernur dalam bidang hukum, memberikan pertimbangan, saran, masukan, dalam penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang hukum. Kemudian Tim Hukum akan melapor dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BIro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Karo Hukum menyampaikan keberadaan Tim Hukum sebagai wujud Apresiasi Gubernur terhadap aspirasi beberapa praktisi hukum yang siap mengabdi kepada rakyat Lampung Berjaya. Hal ini juga sebagai wujud konsistensi Gubernur Arinal untuk menjalankan saran BPK untuk menghentikan Tenaga Ahli yang di anggap menjadi beban anggaran.

“Sebagai Kepala Daerah yang taat hukum, beliau tentu membutuhkan sinergitas dengan orang-orang yang berkompeten dalam menentukan kebijakan. Pembentukan Tim Hukum merupakan jawaban dari saran BPK untuk efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan aspek hukum dalam setiap mengambilan keputusan dan menentukan arah pembangunan daerah,” kata dia. (Uwi)

Haluan TV APK