oleh

Sidang Paripurna DPD Ricuh, Faksi Hemas Tolak Pengesahan Tatib

Senator asal Sulawesi Barat Asri Anas, mengatakan pengesahan tata tertib ini cacat formil. Dia juga menilai pengesahan tata tertib ini adalah akal-akal anggota pendukung Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO).

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) menggelar sidang paripurna luar biasa ke-2 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9). Namun, rapat berlangsung ricuh.

Rapat dimulai pukul 14.30 WIB. Sesuai agenda, sidang diawali mendengarkan laporan dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD Mervin Sadipun Komber.

Lalu interupsi pun bertaburan. Sidang mulai memanas saat interupsi dari para senator tidak didengarkan pimpinan sidang yakni Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam.

Para senator seperti Numawati Dewi Batilan dari Sulawesi Tengah dan Senator asal Riau Intsiawati Ayus terus melontarkan interupsi.

Mereka mempertanyakan mengapa agenda sidang paripurna ini mengesahkan tata tertib DPD. Padahal belum ada rapat Panitia Musyawarah (Panmus).

Baca Juga :  DPP PAN Terbitkan SK Kepengurusan PAN Lampung

“Interupsi pimpinan, ini cacat prosedur,” ujar Numawati

“Ini pengesahan atau pembacaan laporan? Itu dulu,” jelas Intsiawati.

Suasana pun semakin ricuh senator lainnya seperti Benny Ramdhani dari Sulawesi Utara menjelaskan mekanisme pengesahan dan pembacaan laporan dari BK.

Tetapi interupsi senator lainnya yang mempertanyakan pengesahan terus terlontar. Benny Ramdhani sempat kesal bahkan ingin baku hantam dengan Senator asal Sulawesi Barat Asri Anas.

Suasana mulai kondusif setelah mikrofon semua Senator dimatikan. Muqowam pun memberikan waktu pada pihak yang ingin interupsi secara satu persatu.

Pertikaian Dua Faksi

Sidang paripurna luar biasa ke-2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya mengesahkan tata tertib calon pemilihan pimpinan DPD.

Baca Juga :  Soal Politik Uang, Ini Kata Yusuf Kohar

Namun, pengesahan tata tertib itu ditolak beberapa anggota DPD kubu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.

Senator asal Sulawesi Barat Asri Anas, mengatakan pengesahan tata tertib ini cacat formil. Dia juga menilai pengesahan tata tertib ini adalah akal-akal anggota pendukung Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO).

“Pasal yang pertama, kan ini akal-akalannya Pak OSO dan tim-timnya, satu melanggar UU MD3 membatasi hak orang, masa Bu Ratu engga boleh mencalonkan diri, padahal di KUHP engga boleh mencalonkan kalau dia tersangka,” kata Asri.

Asri menilai ada upaya untuk menjegal Hemas maju sebagai Ketua DPD. Hal itu, lanjutnya, terlihat dalam pasal yang mengatur senator yang pernah kena sanksi Badan Kehormatan (BK) tidak diperbolehkan maju dalam bursa pimpinan DPD. Sedangkan Hemas pernah terkena sanksi BK karena pelanggaran etik.

Baca Juga :  50,2% Publik Ingin Pilkada 2020 Ditunda

“Itu menjegal Ibu Hemas. Gitu. Jadi itu akal-akalan. Intinya sebenarnya ini semua dibuat oleh grupnya OSO karena OSO masih ingin mengcengkramkan kakinya di DPD,” ungkapnya.

Selain itu, terlihat juga ada pembagian zonasi untuk memilih pimpinan DPD. Kata Asri, aturan dulunya tidak ada.

“Ia bagi pemilihan menjadi empat wilayah, coba bayangkan, pimpinan DPD hanya dipilih maluku, Papua, Papua Barat, dan NTT di situlah Pak Nono berada, karena ia takut tidak terpilih jika dipilih secara nasional. Sejak dulu tidak ada aturan seperti itu,” ucapnya.(dbs/iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed