oleh

Aksi Berpotensi Snowball

PENGAMAT komunikasi politik menggambarkan rangkaian demonstrasi di berbagai kota akan menjadi ‘bola salju’ di era Presiden Joko Widodo.

“Menurut saya akan berpotensi snowball, dan kalau ini dibilang karena gerakan mahasiwa yang cukup masif, saya setuju,” kata Gun Gun Heryanto, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, seperti dilansir BBC Indonesia, Selasa (24/09).

Gun Gun menambahkan, aksi demonstrasi mahasiswa selama era pemerintahan Presiden Jokowi bersifat parsial.

Namun, ada pengecualian dalam dua hari belakangan.

“Saya melihat ini bisa jadi peringatan, karena ada sesuatu yang bisa menyatukan,” katanya.

Menurut Gun Gun, hal yang menyatukan mahasiswa dengan gerakan masyarakat sipil dalam aksi unjuk rasa dua hari terakhir adalah kekecewaan terhadap revisi UU KPK. Isinya diyakini melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Dalam proses pembahasannya pun, kata Gun Gun, aspirasi masyarakat tidak didengarkan oleh pemerintah dan DPR.

Baca Juga :  Paslon Pasang "Kaki" di KPU dan Bawaslu: Tangkap dan Bawa ke Kantor Polisi!

“Belum lagi misalnya beberapa UU yang strategis yang secara kebut-kebutan mau diselesaikan di penghujung jabatan anggota DPR,” katanya.

Jika dirangkum, seperti yang disampaikan Indonesia dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi, kritik dan tuntutan pengunjuk rasa lebih banyak terkait dengan produk kebijakan yang saat ini sedang dikebut di DPR.

Para pengunjuk rasa mendesakkan tujuh tuntutan utama dalam aksi mereka. Tujuh tuntutan ini di antaranya:

Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, mendesak pembatalan RUU KPK dan UU Sumber Daya Air; mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
Batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR;
Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil;
Hentikan militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera!
Hentikan kriminalisasi aktivis;
Hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya;
Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM; termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan; pulihkan hak-hak korban segera!

Baca Juga :  Menunggu Putusan Maksimal Gakkumdu

Menurut Gun Gun Heryanto, tuntutan-tuntutan ini masih realistis dan bisa dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi, meskipun kata dia ‘tidak semudah membalik telapak tangan’.

Namun, aksi unjuk rasa patut diperhatikan, didengarkan serta dijalankan tuntutannya.

Gun Gun memberikan tiga catatan, agar pemerintahan Jokowi yang akan memulai pada periode kedua untuk menunjukkan komitmen dari tuntutan para pengunjuk rasa.

Langkah ini bisa diawali dengan mendengarkan aspirasi dari para pengunjuk rasa.

“Jangan alergi dengan opini publik. Itu bisa merusak citra DPR dan pemerintah sendiri,” katanya.

Kedua, komitmen saja tidak cukup. Kata Gun Gun, hal ini bisa ditunjukkan mulai dari revisi UU KPK yang telah terlanjur disahkan oleh pemerintah dan DPR akan tetapi mendapat penolakan dari sebagian kalangan sejak awal dibahas.

Baca Juga :  Bawaslu...! Kapan Khaidarmansyah dan Wanjaya Diperiksa?

“Dulu era SBY pernah mengeluarkan Perppu terkait dengan UU Pilkada. Ya, saya dengar Pak Jokowi tak mau ambil Perppu, tapi apa tindakan nyata yang bisa menjadi solusi, bahwa publik ini tidak mengalami kekecewaan terus yang mendalam,” tambah Gun Gun.

Terakhir, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan pendekatan represif.

Sebab, berdasarkan sejarah, pendekatan seperti ini hanya akan menambah perlawanan makin besar.

“Karena kecendrungan gerakan mahasisiwa kalau ditekan, itu akan semakin membesar,” tambah Gun Gun.(*)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed