oleh

Menguji Strategi Bertahan DPR-Pemerintah

PEMERINTAH tetap mempertahankan revisi UU KPK, meski draft UU ini mendapat respons negatif dari kalangan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.

Bahkan, di tengah aksi demo di banyak tempat, Selasa (24/9), diantaranya berujung rusuh, Menteri Koordinator Politik, hukum dan Keamanan, Wiranto, kembali menegaskan sikap pemerintah yang menurutnya sudah menjawab aspirasi mahasiswa.

“Presiden menyetujui tiga rancangan undang-undang, yang lima ditunda. Tiga itu adalah Rancangan Undang-Undang KPK, Undang Undang MD3, dan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang,” kata Wiranto dalam keterangan persnya, Selasa (24/09).

Wiranto memastikan, lima RUU lainnya tidak akan disahkan pada masa periode DPR 2014 – 2019 ini.

“Rancangan undang-undang yang lain yakni rancangan undang-undang tentang KUHP, Pertanahan, Pemasyarakatan, Minerba, dan Ketenagakerjaan itu jelas tidak (disahkan),” katanya.

Baca Juga :  Paslon Pasang "Kaki" di KPU dan Bawaslu: Tangkap dan Bawa ke Kantor Polisi!

Wiranto juga menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan revisi UU KPK karena sudah melakukan pengkajian mendalam.

“Pemerintah ingin melakukan penataan sistem kenegaraan yang sehat, itu tujuannya. Bukan pelemahan KPK,” katanya.

Dari dalam gedung DPR RI, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Selasa (24/09) pukul 14.30 WIB juga telah menyampaikan penundaan pengesagan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP. Ia pun mengimbau agar para mahasiswa “menurunkan tensi”.

“Semua tuntutannya sudah kita penuhi untuk ditunda, apakah itu (Revisi) KUHP atau (RUU) Lembaga Pemasyarakatan,” kata Bambang.(*)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed