oleh

Pemprov Percepat Serahkan P3D Kemetrologian

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung percepat proses penyerahan personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) Kemetrologian ke seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

“Pemprov akan segera percepat proses pengalihan P3D metrologi legal dari Pemerintah Provinsi Lampung ke Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto pada acara pertemuan terkait pengalihan P3D Kemetrologian, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/9).

Dia menambahkan, Pengalihan kewenangan P3D Kemetrologian ini, sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa fungsi tera / tera ulang dan pengawasan metrologi legal harus diserahkan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Untuk itu, kita akan lakukan percepatan pengalihan ini sesuai dengan kewenangan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Nahkodai DPD KNPI Pesibar Nopiyansah Komitmen Satukan Pemuda

Dengan adanya pengalihan ini, Pemerintah Provinsi Lampung tetap akan melakukan pengawasan ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan penyelenggaraan P3D Kemetrologian.

Senada anggota Ombudsman, Dadan Suharmawijaya mengatakan mengapresiasi percepatan pengalihan P3D Kemetrologian dari Pemerintah Provinsi Lampung ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Setelah pengalihan ini Pemerintah Kabupaten/Kota harus segera menyelenggarakan tugas kemetrologian dengan baik,” harapnya.

Ditempat yang sama, Kadis Perdagangan Provinsi Lampung, Satria Alam, menjelaskan bahwa sesuai amanah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan metrologi itu diserahkan ke kabupaten/kota.

“Dulu sebagian sudah dialihkan ke Kabupaten/Kota, dan sebagian belum diserahkan karena terkait aset Provinsi,” kata dia.

Kemudian, lanjut Satria, ada peraturan bahwa aset ini boleh diserahkan Ke Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa persetujuan dari DPRD.

Baca Juga :  Bioskop Mulai Dibuka, Dinkes Minta Kaji Ulang

“Karena sudah ada aturan terkait pengalihan kewenangan tanpa persetujuan dari DPRD, maka Biro Perlengkapan provinsi Lampung akan segera membuat surat penyerahan dan Dinas Perdagangan provinsi Lampung akan menyiapkan data-data yang belum diserahkan,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, juga diperlukan surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota untuk secepatnya membuat pelayanan dibidang kemetrologian, dengan memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan anggaran agar tugas kemetrologian dapat berjalan dengan baik. (Uwi)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed