oleh

Perppu KPK Ujian Jokowi

PERPPU masih menjadi isu penting dan akan terus menjadi perdebatan panjang, meski diterbitkan atau tidak. Inilah buah dari sebuah keputusan politik yang dipaksakan dalam waktu singkat


HARUS diakui, Perppu UU KPK adalah ujian berat bagi Presiden Jokowi. Seperti dikatakan presiden, ia butuh
material dan waktu yang cukup untuk menghitung dan mengkalkulasi semua aspek.

Publik harus bersabar, meski sesungguhnya, menanti Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) UU KPK, seperti menunggu dua kejadian; menggembirakan dan mencemaskan (materi Perppu tak penuhi tuntutan publik).

Atau, yang menakutkan, jangan-jangan Perppu yang ditunggu tak pernah ada?

Suasana mencemaskan yang terlalu lama akibat lemahnya ketegasan Istana dikhawatirkan membuat mahasiswa kembali turun ke jalan.

Baca Juga :  Menunggu Putusan Maksimal Gakkumdu

Sinyal itu sudah disampaikan perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara, Universiras Paramadina, dan Ukrida saat bertemu Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kamis (3/10).

Salah satu poin utama yang disampaikan perwakilan mahasiswa kepada Moeldoko adalah desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengoreksi UU KPK yang sudah disahkan.

Mahasiswa menyatakan siap membuka ruang dialog dengan pemerintah dilakukan demi mendapat kepastian terkait koreksi UU KPK yang terlanjur disahkan.

Pada intinya, mahasiswa mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat antara negara, presiden dengan mahasiswa sampai 14 Oktober.

Bila permintaan dialog tidak dipenuhi sampai 14 Oktober 2019, perwakilan mahasiswa mengancam untuk mengajak kembali rekan-rekannya turun ke jalanan dalam jumlah massa yang lebih besar.

Baca Juga :  ASN Kota Tak Netral? Berikutnya....Tunggu Investigasi Bawaslu

Sebaliknya, di tengah desakan agar Jokowi segera menerbitkan Perppu, ada pula pengaruh besar dari DPR, terutama dari partai koalisi pendukung Jokowi yang menginginkan tak perlu ada Perppu.

Politikus Partai Nasdem, Taufiqulhadi mengatakan, UU KPK yang telah disahkan merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Atas dasar tersebut, ia pun mengingatkan agar pemerintah tak boleh dengan mudah menarik diri dengan menerbitkan Perppu KPK.

Menurutnya, dengan diterbitkannya Perppu KPK maka akan berpengaruh terhadap langkah-langkah politik Presiden Joko Widodo ke depannya.

Taufiqulhadi menyarankan, pemerintah sebaiknya tidak melakukan tindakan hal yang akan menampar legislatif.

Ia pun menuturkan, saat ini merupakan langkah yang tidak baik jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu. Menurutnya, Perppu itu dikeluarkan pada saat hal yang genting.

Baca Juga :  Berebut Makanan di Kawasan Patung Kuda

Jika nantinya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu, ia menyebut hanya dua opsi bagi DPR yakni menerima atau menolak Perppu tersebut. Jika komunikasi tak berjalan dan DPR menyatakan menolak Perppu maka akan menjadi masalah baru.(dbs/iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed