oleh

Selama Fee Proyek Ada, OTT KPK Tetap Ada

Oleh : Ilwadi Perkasa


ASAL tahu saja, anggota KPK rajin berkeliaran di sini. Meski lembaga anti rasuah itu, yang katanya kini tengah dilemahkan, kepala daerah yang rakus menerima fee (suap) pasti akan tertangkap tangan. Tunggu saja!

Kisah penangkapan kepala daerah oleh KPK di Lampung sebenarnya telah dimulai sejak 2016 lalu. Tercatat, ada empat kepala daerah yang sudah dijatuhi hukuman, dan satu kepala daerah (Bupati Lampung Utara) masih dalam proses hukum.

Kasus pertama pada Oktober 2016 lalu. KPK menetapkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai tersangka. Bambang disebut memberikan uang ke sejumlah anggota dewan terkait pengesahan APBD 2016. Pada Mei 2017, Bambang divonis dua tahun penjara. Bambang merupakan ketua DPC PDIP Tanggamus. Ia dicopot dari jabatannya pascakasus tersebut.

Kasus kedua, pada 15 Februari 2018. KPK melakukan operasi Tangkap Tangan dan mengamankan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Mustafa yang hendak nyalon gubernur disangkakan terlibat suap terkait upayanya menggolkan pinjaman dana Pemkab Lamteng ke PT Sarana Infrastruktur sebesar Rp300 miliar. Mustafa menyatakan mundur sebagai ketua DPW Partai Nasdem.

Baca Juga :  Nahkodai DPD KNPI Pesibar Nopiyansah Komitmen Satukan Pemuda

Pada Juli 2018, Mustafa dinyatakan bersalah dan divonis penjara tiga tahun dan denda Rp100 juta serta pencabutan hak politik selama dua tahun.

Tak berhenti di sini, pada Januari 2019 ia ditetapkan kembali sebagai tersangka dalam kasus berbeda. Saat itu diduga ia menerima fee ijon Dinas Bina Marga Lampung Tengah dengan kisaran 10-20 persen dari nilai proyek.

Kasus ketiga, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan telah divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan pada April 2019 lalu. Zainudin dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Zainudin disebut meminta fee dari rekanan proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan. Total suap yang diterima Zainudin sekitar Rp72 miliar.

Baca Juga :  Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-92, Taruna-Taruni Akpol Gelar Baksos

Zainudin Hasan merupakan adik dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ia kena OTT KPK pada Juli 2018. PAN telah memberhentikan Zainudin Hasan dari posisi ketua DPW.

Kasus ke-empat, Bupati Mesuji diciduk KPK pada Januari 2019. Khamami diduga menerima suap Rp1,28 miliar terkait pembangunan infrastruktur di Mesuji. KPK menduga uang itu bukan pemberian pertama. Pada 16 Agustus 2019, jaksa menuntutnya delapan tahun penjara. Khamami menyatakan mundur dari Nasdem termasuk jabatannya di Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Mesuji.

Dan kasus kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Utara, Senin (7/10). Salah satunya Bupati Lampung Utara Ilmu Mangkunegara.

KPK mengamankan barang bukti uang sekitar Rp600 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proyek. KPK masih mendalami kasus ini.

Baca Juga :  LGK E-Sports Competition 2020, Gubernur Berharap Bawa Kejayaan Olahraga di Provinsi Lampung

Ada yang menarik dari OTT KPK untuk empat kasus terakhir. KPK menangkap Mustafa pada Februari 2018 dan masih di tahun yang sama (empat bulan kemudian) menangkap Zainudin Hasan.

Lalu pada 2019, KPK melakukan dua kali penangkapan, masing-masing di bulan Januari di Mesuji dan pada Oktober 2019 di Kotabumi.

OTT terhadap empat kasus tersebut semuanya terkait kasus penyuapan dan melibatkan banyak orang. Ini membuktikan, praktik suap adalah kejahatan yang paling “digemari” kepala daerah di sini.

Maka, dengan analogi sederhana tersebut, jelas OTT KPK tak akan berakhir pada penangkapan Agung. OTT akan terus terjadi jika kepala daerah masih rakus memungut fee proyek atau suap.(iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed