oleh

MTM Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur

BANDARLAMPUNG – Ashari Hermansyah, Dewan Direktur Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) melaporkan dugaan penyimpangan proyek infrastruktur pada Satuan Kerja Pemkot Bandarlampung.

Laporan penyimpangan tersebut disampaikan kepada Inspektorat Bandarlampung, Kejaksaan Negeri Bandarlampung, Komisi 3 DPRD Bandarlampung, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dan Kanit Tipikor Polresta Bandar Lampung, Senin (7/10).

“Laporan ini resmi kami sampaikan. Semuanya dilandasi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, utamanya Pasal 1 ayat 24, yakni “Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan apirasi, kehendak, kebutuhan,kepentingan, kegiatan ,dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Pasal 77, tentang Pengaduan Masyarakat ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP (Aparat pengawas internal pemerintah) disertai bukti faktual, kredibel, dan autentik,” jelas Ashari Hermansyah.

Selanjutnya Undang-undang RI nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017, tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah, ditambah peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor :22/PRT/M/2018 tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara.

MTM menyatakan pihaknya sudah dua kali menyampaikan surat kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perdagangan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Namun, tegas Ashari, sampai saat ini tidak ada jawaban dan klarifikasi atas surat tersebut.

MTM menyoal 44 paket pekerjaan yang telah dilakukan survei dan monitoring. MTM mencatat terdapat 14 pekerjaan infrastruktur yang diduga menyimpang dan mengarah pada perbuatan Korupsi. Sementara yang lainnya, masih dalam proses analisis.

Baca Juga :  Babak Baru, Penyelewengan BPNT Oleh Oknum PSM

Ke-14 pekerjaan yang diduga terjadi penyimpangan di Disdikbud, yakni:

1) Pembangunan RKB SMPN 25, yang dilaksanakan oleh CV. Gunung Perkison Jaya senilai Rp2.747.685.200 lokasi Durian Payung terindikasi penyimpangan pada pemasangan besi sloof beton pondasi menggunakan besi polos yang seharusnya menggunakan besi ulir sesuai speksifikasi teknis.

Penggunaan besi polos, menurut MTP dipastikan mempengaruhi kualitas struktur bangunan dan berimbas pengurangan volume pekerjaan.

2) Pembangunan RKB SMP 6 yang dilaksanakan CV Putri Kembar Sejahtera dengan nilai Rp2.676.7300.000, lokasi Kelurahan Talang, Telukbetung Selatan terindikasi penyimpangan pemasangan besi sloof beton pondasi dan pasangan beton cakar ayam dasar menggunakan besi polos yang seharusnya memakai besi ulir.

3) Pembangunan RKB SMP 20 yang dilaksanakan CV. Indo Persada senilai Rp2.673.026.000 terindikasi penyimpangan pekerjaan pasangan beton sloof gantung dengan posisi diatas kusen menggunakan besi polos yang seharusnya memakai besi ulir.

4) Pembangunan SD 1,2,4 Sukaraja yang dilaksanakan oleh PT. Asmi Hidayat senilai RP16.560.483.700 lokasi Sukaraja, Telukbetung, terindikasi penyimpangan pengurangan volume pasangan besi esktra sloof beton pondasi.

5) Pembangunan SD 2 Waylaga, lokasi Panjang, dilaksanakan oleh PT way Mincang nilai Rp.305.467.900, dengan indikasi penyimpangan pada pasangan balok beton lantai 2 terindikasi memakai besi polos pada pasangan besi esktra permukaan balok beton dan pengurangan volume pasangan besi beton.

6) Pembangunan RKB SMPN 36 lanjutan lokasi Gulak Galik Telukbetung yang dilaksanakan oleh CV. Bayu Brother dengan nilai Rp3.168.871.600, terindikasi penyimpangan terjadi pengurangan volume pasangan besi ekstra pada balok beton lantai 2.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Ikuti Acara Hari Sumpah Pemuda Tahun 2020

MTM juga menemukan dugaan penyimpangan di Dinas PUPR, antara lain :

1) Pembangunan Kantor Kelurahan Kota Karang TBB yang dilaksanakan CV. Kharisma Mandiri senilai Rp1.678.663.600 terindikasi penyimpangan pada pasangan dasar sloof beton pondasi dan cakar ayam menggunakan pasangan besi polos, yang semestinya menggunakan besi ulir.

2) Pembangunan kantor Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera, lokasi Kecamatan Kemiling dilaksanakan oleh CV.Fajar Pematang Gamis senilai Rp1.495.297.300 terindikasi penyimpangan pengurangan volume pekerjaan pada posisi sloof beton pondasi.

3) Pembangunan Restorasi dan Renovasi Gedung Makorem 043 Gatam yang berlokasi Bandarlampung dengan pelaksana PT Sang Bima Ratu, teridikasi penyimpangan tidak dilakukan pembongkaran gedung lama, melainkan pemasangan kolom tiang praktis pada sudut tumpuan bangunan dengan cara menyambung pada pasangan besi kolom praktis lama.

4) Pembangunan kantor Kelurahan Campang Raya Jaya, berlokasi di Kecamatan Sukabumi dilaksanakan oleh CV Fajar Pematang Gamis senilai Rp1.688.154.400, terindikasi penyimpangan pada pasangan talud dan drainase, dengan menggunakan batu belah putih yang seharusnya sesuai standar spesifikasi.

5) Pembangunan Stadion Mini dilaksanakan oleh PT Haberka Mitra Persada senilai Rp4.950.252.600, lokasi di Waydadi, terindikasi penyimpangan pada pekerjaan pagar keliling dengan menggunakan besi polos pada pasangan sloof beton dan pondasi.

6) Pembangunan Kelurahan Kota Karang, Telukbetung Timur, dilaksanakan oleh CV Tunas Baru senilai Rp1.028.384.100, terindikasi penyimpangan pada pasangan sloof beton balok gantung lantai 2 memakai besi polos dan tidak sesuai speksifikasi.

7) Pembangunan Talud penahan sampah, lokasi TPA Bakung, pelaksana CV Putra Rangkas senilai Rp2.462.622.401, terindikasi penyimpangan yakni sampai saat ini terhitung sampai tanggal 3 Oktober 2019 tidak ditemukan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Baca Juga :  Gakumdu Teruskan Kasus Netralitas PNS ke Komisi ASN

Sementara penyimpangan di Dinas Perdagangan, MTM menemukan dugaan penyimpangan pada proyek rehab gedung Pasar Cimeng yang berlokasi di Telukbetung, dilaksanakan oleh CV Aulia Akbar senilai Rp1.355.559.100. Proyek ini terindikasi terjadi penyimpangan kelebihan volume pekerjaan pasangan kolom beton praktis dan pengurangan adukan semen dan pasir pada pasangan keramik dan dinding bata Los meja.

Dengan adanya indikasi dugaan penyimpangan pekerjaan tersebut yang mengarah pada perbuatan melawan hukum dikatagorikan perbuatan korupsi, untuk itu MTM menyampaikan laporan ini kepada pihak-pihak berkompeten agar segera dilakukan supervisi dan audit dan hasilnya harus dipublikasikan.

Selain itu Ashari Hermansyah, juga mempertanyakan tentang dasar hukum mengalirnya anggaran Pemkot Bandarlampung untuk Pembangunan Fakultas Itera senilai Rp29.676.743.000 di tahun 2019 dengan pelaksana PT Asmi Hidaya dan pembangunan kantor Makopolda senilai Rp38.999.800.000 yang dilaksanakan oleh PTAsmi Hidayat di tahun 2018.

“Sudahlah, kita hidup lurus-lurus saja, rakyat kita sedang susah. Sekarang ini tidak usah ada setor-setor proyek, lihat saja, hampir sejumlah proyek infrastruktur dikelola oleh satu pengusaha dengan label perusahaan berbeda-beda, ini dinamakan persaingan tidak sehat, menggiring seseorang untuk memenangkan proyek itu bisa dikatakan kolusi dan nepotisme yang mengarah perbuatan gratifikasi,” ucap Ashari.(*/rls)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed