oleh

Proyek Rehab 9 SDN Satker PIP Cipta Karya Lampung ‘Digiring ke Ranah Hukum’

Caption: Kondisi pengerjaan proyek rehabilitas SDN 2 Pekon Bumi Arum dan SDN1 Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo, pasangan bata dna adukan semen tidak sesuai RAB.
Caption: Besi 10 banci yang digunakan rekanan untuk mengecor tiang penyangga gedung sekolah.

BANDARLAMPUNG-Dugaan adanya penyimpangan pada pelaksanaan proyek rehabilitas 9 SDN di Pringsewu, Pesawaran dan Tanggamus yang dikelola Satker Pengambangan Infrastruktur Pemukiman (PIP) Cipta Karya Provinsi Lampung, digiring ke ranah hukum.

Pasalnya, selain berpotensi rugikan negara, proyek yang dikerjakan PT Dian Cipta Indonesia (DCI) dengan total nilai Rp14 miliar itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan teknis.
“Jika adanya temuan pada setiap pengelolaan proyek APBD atau APBN segera laporkan. Laporan tersebut bisa dijadikan sebagai petunjuk awal adanya dugaan penyimpangan yang mengarah pada korupsi,” ungkap Direktur YLBH Transparansi Akuntabilitas Publik (TAP) Handri Martadinyata, SH, saat dikonfrimasi, Selasa (9/10).

Untuk itu, kata Handri, pihak mendesak Kejati atau kepolisian untuk segera melakukan langkah-langkah hukum terkait temuan ini.
“Kejati atau Kepolisian sudah bisa melakukan langkah hukum terkait temuan ini,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, proyek rehabilitasi renovasi sarana prasarana 9 gedung SDN di Pringsewu, Tanggamus dan Pesawaran yang dikerjakan PT Dian Cipta Indonesia (DCI) ‘Amburadul’.

Baca Juga :  ASN Kota Tak Netral? Berikutnya....Tunggu Investigasi Bawaslu

Bahkan, diduga pelaksanaan proyek yang dkelola Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PI) Cipat Karya, Provinsi Lampung senilai Rp14 miliar itu tidak sesuai dengan RAB.
Tercatat ada 9 gedung sekolah yang direhab yakni, SDN 2 Punduh Pidada, SDN 8 Punduh Pidada, SDN 16 Negeri Katon, SDN 39 Negeri Katon, SDN 1 Sinar Baru, SDN 2 Bumi Arum, SDN 1 Gunung Tiga, SDN 1 Tanjung Begelung dan SDN Padang Manis.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, renovasi sarana prasarana SDN 2 Pekon Bumi Arum dan SDN1 Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo, tidak sesuai ketentuan teknis.
Selain adukan semen yang diduga tidak sesuai ketentuan, juga pemasangan pondasi tidak melaui proses penggalian bahkan pasangan batu pada pondasi tidak diberi hamparan pasir. Kondisi itu berpotensi terjadi amblas.

Baca Juga :  Truk Muatan Semen Tabrak Kereta Api, PT KAI Tuntut Ganti Rugi

“Saya sih hanya melihat aja,” ujar warga setempat JM, saat dimintai keterangan terkait proses reahalitasi sekolah tersebut, belum lama ini.
Selain itu, di dua tempat berbeda pihak rekanan hanya mengunakan besi 10 banci untuk cor tiang dan slup penjaga tiang.

Terkait spesifikasi komponen bangunan bangunan gedung negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Nomor 22 Tahu 2018, penyedia jasa konstruksi sesuai dengan spesifikasi komponen bangunan gedung negara diuraikan dalam struktur kolom praktis dan balok pasang bata.

Yang mana, adukan pasangan bata yang digunakan sekurang-kurangnya harus mempunyai kekuatan yang sama dengan perbandingan semen dan pasir harus menggunakan, satu banding tiga.
Terpisah, Edi pelaksanaan PT Dian Citra Indonesia saat dikonfirmasi via telepon seluler mengatakan, pihak sudah mengerjakan sesuai dengan petunjuk dan keterangan dari gambar.
“Untuk pengguna kolom besi 6 MM, besi 8 MM, dan besi 12 MM. Tidak ada pengurangan volume,” kilahnya.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Pimpin FGD Program Smart Village

Ia juga menambahkan, penggalian tanah untuk pondasi pun sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur gambar.
“Adapun temuan teman-teman media, saya akan melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan kepala tukang, soalnya untuk Pringsewu ada dua tempat, di SD 01 Pekon Sinar Baru dan SD 02 Pekon Bumi Arum,” tutupnya. (Her/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed