oleh

KI Puji Nunik Bentuk Call Center

BANDARLAMPUNG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung memuji terobosan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) yang menginisiasi terbentuknya call centre 0811790500 untuk pengaduan masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi publik.

“Layanan informasi itu sendiri merupakan hak dasar bagi setiap masyarakat untuk mengetahuinya, baik informasi bersifat internal maupun eksternal yang harus memiliki sifat transparansi, akuntabilitas serta berkeadilan bagi publik sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini,” kata Ketua KI Lampung, Dery Hendryan, di Bandarlampung, Kamis (10/10).

Ia mengatakan terobosan yang dilakukan Wagub Lampung selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam audiensi itu, Nunik menyampaikan call center dengan nomor 0811790500 itu bisa diakses oleh masyarakat di 15 kabupaten/Kota se-Lampung.

Baca Juga :  Peringati Hari Santri, UIN RIL gelar Dialog dan Istighosah Virtual

“Masyarakat dari seluruh Lampung dapat menyampaikan pengaduan kapan saja (anytime) dengan menghubungi Layanan Call Center ini. Tim kita siap menampung keluhan masyarakat dan akan segera dikoordinasika ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk diberikan solusinya,” kata Nunik.

Wagub Lampung menyampaikan saat ini standar operasional prosedur (SOP) call center terus dibenahi dan diperbaiki agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat lebih optimal, efesien dan tepat sasaran.

Menurut dia, layanan pengaduan itu akan menjadi saluran atau kanal yang disiapkan oleh pemprov untuk menjangkau masyarakat kapan saja dan dapat ditindak lanjuti saat itu juga, yang disebut “real time”.
Wakil Ketua KI Provinsi Lampung As’ad mengatakan keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu indikator terbentuknya tata laksana pemerintahan yang baik atau good governance untuk mewujudkan Lampung berjaya.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Lepas Kontingen Lampung untuk Mengikuti Lomba Byarr Indonesia

“Untuk menuju pemerintahan yang baik KI juga siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dengan memastikan indikator dan pengukurannya seperti transparansi, pertisipasi, akuntabilitas dan koordinasi dapat dipenuhi,” kata As’ad.

Pada intinya, lanjut As’ad, tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. (Tara/Uwi/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed