oleh

Perpres 63/2019 Diberlakukan, Penamaan Berbahasa Asing Dilarang

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres ini mengatur pidato presiden harus berbahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Hebatnya lagi, Perpres ini juga mengatur penamaan
publik, mulai dari hotel, restoran, monumen, hingga perumahan. Semua harus berbahasa Indonesia.

“Jika nama menggunakan Inggris (Bahasa Asing), tentu saja kalau mengikuti UU 24/2019 dan perpes 2019 jelas menyalahi undang-undang.” ujar Kepala Kantor Bahasa Lampung, Yanti Riswara, Kamis (10/10).

Tapi jangan khawatir dan buru-buru ganti nama, sebab belum ada aturan yang jelas terkait sanksi bagi pelanggar.

“Untuk sanksi belum diterapkan, karena masih dalam tahap sosialisasi,” jelas Yanti.

Kantor Bahasa Lampung Yanti, usai sosialisasi merencanakan melakukan penertiban pada nama dan papan keterangan di tempat umum.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Dorong Pengembangan Koperasi dan UMKM Lampung

“Karena penggunaan papan nama dan petunjuk jalan itu kan nggak harus menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun misalnya hotel atau tempat wisata harus menggunakan bahasa Inggris, setidaknya bahasa Indonesia berstatus lebih tinggi.” bebernya.

Menurutnya, jika harus menyertakan bahasa asing, penempatan Bahasa Indonesia harus diprioritaskan.

“Ada berbagai bentuk, bisa diposisikan lebih atas, ukuran lebih besar dan lebih mencolok. Kalau mau ada bahasa asing ya silahkan, tapi untuk bahasa Indonesia ya harus diutamakan.” jelas Yanti.

Terkait nama hotel dan perumahan dengan bahasa asing, menurut Yanti tidak masalah jika tidak merubah kata asing. Akan tetapi, penyusunan kata harus berbahasa Indonesia.

“Seperti hotel kan kebanyakan diletakkan di belakang. Nah nama pokok Inggris itu tidak masalah sebenarnya, akan tetapi hotelnya harus didepan.” tukasnya.

Baca Juga :  Truk Muatan Semen Tabrak Kereta Api, PT KAI Tuntut Ganti Rugi

Diketahui, Perpres 63/2019 ini juga mencabut Perpres 16/2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya yang terbit di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alasannya, Perpres era SBY itu hanya mengatur soal pidato resmi pejabat negara, belum tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang lain. (sl/iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed