oleh

Irban I Bantah Terkait Prilaku Oknum Wartawan

PRINGSEWU – Irban l (Inspektorat Kabupaten Pringsewu) sanggah, perihal pemberitaan salah satu media cetak dan online yang menyebutkan, kalau acara yang digelar Apdesi Kecamatan Pagelaran pada Jumat (11/10), membahas soal oknum wartawan yang kerap datang ke pekon/desa meminta uang.

“Kita hadir di sana dalam rangka memenuhi undangan Apdesi Kecamatan Pagelaran. Materi yang saya sampaikan berkaitan dengan masalah perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa,” ucap Irbanwil I Dwirman, didampingi Suratman, auditor madya pada PU2UPD Kantor Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Senin (14/10).

Dalam kesempatan acara tersebut lanjut Dwirman, memang sempat muncul pertanyaan dari aparatur pekon, berkaitan dengan wartawan.
“Saya sampaikan dan tegaskan ke perangkat pekon untuk tidak alergi dengan wartawan. Sebab, wartawan adalah mitra, dan mereka menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial,” kata Dwirman.
Pernyataan senada disampaikan Suratman yang ikut hadir di acara silaturahmi tersebut.

Baca Juga :  Posting Tak Wajar, Akun Facebook Milik Kades Sidomulyo Mesuji Diduga Diretas

Ia juga menyebutkan, kalau dalam acara silaturahmi itu sama sekali tidak pernah membahas soal oknum wartawan /LSM yang meminta minta uang kepada kepala pekon setiap pencairan dana desa.
“Hanya ada dua narasumber, kami dari inspektorat dan Kapolsek Pagelaran. Bila temen-temen tidak percaya, bisa tanyakan langsung ke Kapolsek Pagelaran,” tegas Suratman.

Sementara itu, Saepudin, Wakil Ketua I DPC AWPI Pringsewu mengaku sangat menyangkan dengan munculnya kalimat wartawan abal-abal dalam pemberitaan di salah satu media.
“Di Kabupaten Pringsewu ini tidak ada yang namanya wartawan abal-abal. Mereka dalam menjalankan tugas di lapangan pastinya selalu dibekali identitas diri (ID Card),” ucap Saepudin.

Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan serta memproduksi berita lanjut Saepudin, setiap wartawan harus mentaati kode etik jurnalistik (KEJ).
“Wartawan juga tidak boleh memberitakan informasi yang sumir dan bohong, apalagi berpihak. Sebab, hal ini sudah melanggar kode etik,” ucap Saepudin. (Tim/JJ)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed