oleh

Mengintip Titik Lemah KPK dengan UU Baru,

“UU ini banyak lubang. Tersangka bisa menggugat di peradilan.”


UU KPK hasil revisi sah berlaku mulai kemarin, sekalipun tanpa tanda tangan Presiden. Sementara itu, belum ada tanda-tanda akan terbit sebuah Perppu seperti yang dijanjikan presiden.

Dengan kondisi ini, posisi KPK menjadi tidak jelas dan dikhawatirkan akan menghambat pengungkapan sejumlah kasus korupsi.

“Ada beberapa ketentuan yang sudah berlaku misalnya soal status pimpinan KPK bukan penyidik. Ketika dikatakan bukan lagi penyidik karena sudah dihapus, apakah kemudian bisa melakukan tugas penyidik?” kata Refly, Kamis (17/10).

Konsekuensi dari tidak jelasnya posisi dan wewenang KPK dalam menangani kasus, ujar dia, bisa berakibat pada penggugatan oleh tersangka ke pengadilan.

Ketika menetapkan sebagai tersangka, mereka sudah bisa melakukan bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan karena harus izin Dewan Pengawas. Sedangkan Dewan Pengawas yang disebutkan dalam UU KPK baru belum dibentuk.

Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan akan kesulitan menangkap para tersangka koruptor dalam waktu dekat sebab undang-undang baru hasil revisi mewajibkan proses-proses penindakan kasus korupsi memerlukan izin Dewan Pengawas yang sejauh ini belum dibentuk.

Baca Juga :  Menunggu Putusan Maksimal Gakkumdu

Kekhawatiran itu antara lain diungkapkan oleh lembaga pemantau korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, pemberlakuan UU KPK yang baru ini akan membuat lembaga antirasuah itu “mati suri” dalam beberapa bulan ke depan.

Hal ini dikarenakan dalam UU KPK yang baru, disebutkan setiap penindakan termasuk penyitaan, penyadapan dan penggeledahan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas), lembaga yang sejauh ini belum dibentuk.

“Dalam hal menyita, dewasnya tidak ada, tidak bisa memberikan izin, soal penyitaan. Kalau (KPK) nekat melakukan itu, akan ada potensi gugatan hukum,” kata Donal kepada Muhamad Irham.

DI SISI lain, Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengaku belum ada informasi terkait dengan Perpu untuk membatalkan UU KPK.

“Belum tahu. Yang pasti sampai hari ini kita belum dapat kabar apa pun,” katanya.

Lebih lanjut dia meminta masyarakat menunggu karena UU KPK baru berlaku 17 Oktober mendatang. “Kalau presiden itu mau sesuatu, bisa saja terjadi. Kita tunggu lah,” katanya.

Baca Juga :  Paslon Pasang "Kaki" di KPU dan Bawaslu: Tangkap dan Bawa ke Kantor Polisi!

Sementara itu, kalangan mahasiswa berencana untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa pada 28 Oktober mendatang, atau bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Raisa Widiastari dari Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia, mengatakan aksi ini diikat, salah satunya dengan isu Perppu UU KPK.

“Ternyata (hasil evaluasi aksi sebelumnya) yang menyatukan kita semua itu KPK. Jadi narasi tentang KPK ini yang akan dibawa,” kata Raisa.

Raisa menambahkan hingga menunggu aksi besar 28 Oktober mendatang, mahasiswa berkampanye tentang pelemahan komisi antikorupsi. “Sosialisasi di Sosmed dulu,” katanya.

Sebelumnya, gelombang demonstrasi mahasiwa dan masyarakat sipil menuntut UU KPK dicabut. Tokoh masyarakat, civitas akademika hingga LSM juga mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU KPK.

Kritik pedas mengalir dari para mantan anggota KPK, seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yang blak-blakan mengatakan KPK resmi dihabisi di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

BW kecewa Jokowi ingkar janji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu KPK. Dia menganggap mantan Wali Kota Solo ini telah mengabaikan masukan dari 40 tokoh nasional yang memintanya menerbitkan perpu. “Presiden hanya senyam-senyum ketika ditagih janjinya,” kata Bambang pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Baca Juga :  Berebut Makanan di Kawasan Patung Kuda

Kendati begitu, Ia meminta publik tak menyerah terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dia mengingatkan ada 5 pemuda yang tewas dalam aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang salah satunya menolak revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Demo membela KPK harus menjadi sinyal bahwa publik mencintai KPK,” ujar dia.

Hari ini, revisi UU KPK resmi berlaku secara otomatis. Aturan itu mulai berlaku setelah 30 hari disahkan oleh DPR pada 17 September 2019. UU ini berlaku meskipun Presiden Jokowi tak meneken revisi.

pegawai KPK pun akan terus memberantas korupsi. “Insan KPK menolak punah berapapun ongkos yang harus dibayar,” kata dia.(dbs)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed