Pemkab Waykanan-KIP Lampung Tandatangani Nota Kesepahaman

0
8

WAYKANAN – Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Keterbukaan Informasi Publik Sekaligus Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Penandatangan dilakukan di Ruang Rapat Utama Pemkab Way Kanan, Rabu (16/10).

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang telah bersedia menadatandangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Mantan Ketua DPRD Way kanan ini juga mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menerbitkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.109/IV.16-WK/HK/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

“Hari ini adalah momen penting akan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi, serta pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi atau Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas dapat terus meningkat,” tambahnya.

Sementara Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Dery Hendryan, S.IP., S.H., M.H mengatakan, pihahnya mengapresiasi Pemkab Waykanan yang telah berkomitmen melaksanakan amanat UU dalam hal keterbukaan informasi.

” MoU adalah refleksi atas komitmen Bupati Waykanan untuk bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan larangan yang diamanatkan oleh UU keterbukaan informasi sehingga ada keseimbangan antara teks dan konteks dalam tata kelola pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, partisipatif dan inklusif,” katanya.(*)

Haluan TV APK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here