oleh

Rapor Merah Bidang Hukum dan HAM

DI BIDANG hukum dan HAM, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan lembaganya memberi rapor merah pada Kemenko Polhukam.

Dalam laporan tahunan 2018 yang bertajuk Derita Rakyat Ketika Negara di Bawah Kuasa Modal, YLBHI mencatat luas konflik agraria sepanjang tahun 2018 mencapai 488.404 hektare.

Laporan itu menyebut penggusuran masyarakat terjadi di mana-mana di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta hingga Sulawesi Utara.

“Di berbagai daerah, dengan alasan infrastruktur, (pemerintah) menggusur rakyat tanpa partisipasi masyarakat atau memberikan solusi yang lebih baik untuk mereka,” ujar Isnur.

Di Jakarta, dua tahun setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, penggusuran di Bukit Duri, ujar Isnur, bahkan melibatkan polisi dan tentara.

Isnur menambahkan untuk isu-isu yang memerlukan pendekatan secara kemanusiaan, pemerintah seringkali melakukan pendekatan secara keamanan.

Baca Juga :  "Jangan Sampai 3X" KPU Kota Tolong Sampaikan Pertanyaan Ini

Contohnya, adalah pengiriman pasukan militer ke Nduga, Papua.

Selain itu, YLBHI menyorot penyelesaian kasus-kasus HAM pelanggaran masa lalu yang tidak bergerak sama sekali dalam periode pertama Jokowi.

Isnur juga mengkritik kinerja Kementerian Hukum dan HAM, yang meloloskan UU KPK, sebuah upaya yang dianggapnya dapat melemahkan KPK.

Tiga kementerian terlibat kasus dugaan korupsi
Dalam periode pertama Jokowi, tiga kementerian tersandung masalah hukum, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Politikus Partai Golkar Idrus Marham menjadi menteri pertama kabinet Presiden Joko Widodo yang tersandung korupsi tahun 2018.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis hukuman penjara tiga tahun terhadap politikus Partai Golkar ini dalam kasus pembangunan PLTU I di Riau.

Baca Juga :  Berebut Makanan di Kawasan Patung Kuda

Pada April 2019, KPK mengungkapkan dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.

Romahurmuziy dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, diduga menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan untuk posisi kepala kantor Kemenag Gresik dan Kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur.

Sementara itu, sebulan sebelum periode pertama Jokowi berakhir, Imam Nahrawi ikut terseret kasus dugaan korupsi.

Imam, yang juga politikus PKB, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima uang suap sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk comitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. Belakangan Imam mengundurkan diri dari jabatan sebagai menteri pemuda dan olah raga.

Baca Juga :  BEM SI akan Kembali Turun ke Jalan pada 20 Oktober

Peneliti Pukat UGM, Yuris Rezha Kurniawan menilai kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi pelaksanaannya belum maksimal.

“Orang-orang yang ada di sekeliling presiden masih terjerat korupsi,” ujarnya.

Ia mengatakan ketiga menteri tersebut datang dari unsur partai politik.

Dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan kementerian, kata Yuris, uang korupsi mengalir ke partai atau kegiatan-kegiatan partai.

Ia mengatakan di periode selanjutnya, Jokowi perlu mempertimbangkan hal itu.

“Harus jadi evaluasi untuk memilih menteri profesional dan independen, atau tidak berada dalam lingkungan politik yang dapat mengganggu independensi,” ujar Yuris.(bbc/iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed