oleh

Cipayung Plus: Kami Kecewa Mahasiswa Nilai Arinal-Nunik Tidak Miliki Komitmen

BANDARLAMPUNG – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Lampung, mengaku kecewa terhadap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim (Nunik).

Pasalnya, saat 8 OKP se-kota Bandarlampung yakni PMII, HMI, GMKI, IMM, PMKRI, KAMMI GMNI dan KMHDI, menggelar aksi, Senin (28/10) lalu, gubernur dan wakil terkesan enggan menemui perwakilan massa.
Sikap tersebut dinilai sebagai sikap tidak menghargai bahkan membohongi mahasiswa, dengan hanya mengutus asisten II padahal gubernur dan wakil ada di tempat.

Atas sikap itu, mahasiswa akan terus melakukan pergerakan sampai tuntutan pembentukan tim investigasi korban aksi massa terbentuk.

Roy Renaldi (KAMMI) secara tegas menyatakan kecewa. “Mungkin ini kata2 yang pas untuk menggambarkan aksi Cipayung Plus di depan kantor gubernur Lampung. Pasalnya Gubernur Dan Wakil Gubernur Enggan Menemui Massa Aksi,” ungkapnya, Selasa (29/10).

Demikian juga disampaikan, Erzal Syahreza (PMII), pihaknya merasa Gubernur Arinal tidak menanggapi dengan serius massa aksi Cipayung Plus Kota Bandarlampung.

Baca Juga :  Pertama di Indonesia, Desa Ini Sediakan Layanan Internet Gratis Untuk Pelajar

“Padahal, Gubernur Arinal pada pagi hari itu memimpin upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan Korpri Pemprov Lampung,” ujarnya.

Kekecewaan juga disampiakan Rahmanita Sari (GMNI) menyatakan gubernur dan wakil gubernur telah membohongi massa aksi Cipayung Plus dengan mengutus beberapa pihak Pemprov untuk berbicara kepada massa aksi bahwa gubernur dan wakil tidak ada di kantor.

“Padahal informasi yang kami dapat gubernur dan wakil gubernur sedang menjalankan rapat di dalam kantor. Gubernur dan wakil Gubernur anti untuk menemui Cipayung Plus yang ingin menyampaikan aspirasi persoalan nasional yangg mana imbasnya ke daerah,” jelasnya.

Senada dengan Husni Mubarok (HMI) menilai, Pemprov Lampung seolah tak menganggap OKP Cipayung Plus hal itu terlihat dari enggannya gubernur maupun Wagub menemui perwakilan OKP, alih-alih Pemprov Lampung malah mengutus asisten II untuk menemui massa, kemudian setelah itu ingin mengutus Sekda Provinsi Lampung untuk menemui masa yang kesemuanya ditolak oleh OKP Cipayung Plus.

Baca Juga :  Wagub Hadiri Apel Akbar Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020

“Tentu hal itu bertolak belakang dari pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang meminta Pemda agar mengubah budaya feodal penguasa jadi melayani,” ucapnya.

Menurutnya, sikap gubernur tersebut sangat disayangkan apalagi bertolak belakang dengan pernyataannya yang mengapresiasi mahasiswa berdemo ketika waktu aksi mahasiswa 24 September lalu.

Hal yang sama disampaikan Ranto Sadwijan Ambonius (GMKI).

“Saya menilai bahwa gubernur maupun wakil gubernur tidak menghargai kedatangan massa dari OKP Cipayung Plus Lampung dan menyayangkan sikap gubernur yang pernah berjanji akan menerima OKP Cipayung Plus jika ingin berdialog, karena sejatinya beliau pernah berproses dari kelompok Cipayung,” ungkapnya.

Andreas Gita Lazuardi (PMKRI) menegaskan, perasaan kekecewaan sangat mendalam, OKP Cipayung Plus berangkat untuk aksi hari ini sudah melakukan kajian yang begitu lama, kurang lebih 1-2 bulan.

“Kami mengkaji dasar kegelisahan dan atas dasar penderitaan amanat rakyat. Banyak waktu bahkan materi yang telah dikorbankan demi menyampaikan aksi ini. Tapi melihat responsif dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang enggan menemui masa aksi.

Baca Juga :  OPK , Satlantas Polres Bandarlampung Bagi Sembako

Maka secara tidak langsung PMKRI menyatakan sikap kekecewaan dan menanyakan kapabilitas dari pimpinan daerah tersebut. PMKRI juga akan mengawal tuntutan ini untuk kedepannya,” tegasnya.

I Kadek Chandra Dewa Nata (KMHDI). “Kami merasa dipermaikan dengan perlakuan pihak pemprov Lampung dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Lampung ini diberlakukan bagaikan bola dioper kesana kemari dalam upaya menemui Gubernur atau wakil gubernur,” tandasnya.

Sahru Romadhon (IMM). “Kami mengutuk perilaku pemimpin yang tuli dengan aspirasi rakyat. Gubernur Lampung tidak memiliki komitmen untuk bisa menerima aspirasi aksi Cipayung Plus dengan tiga tuntutan besar,” tegasnya. (refky/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed