Pertambangan Ilegal di Bukit-bukit Kota, Tanggung Jawab Siapa?

0
1

EKSPLORASI kegiatan tambang telah mengubah secara ekstrim lingkungan hidup di Bandarlampung. Kota yang dulu punya banyak bukit, kini telah berubah fungsi menjadi pemukiman serta dipakai untuk kepentingan bisnis.

Sekitar tahun 90-an, perbukitan di kota ini relatif masih terjaga dan terlindungi oleh sejumlah perda terkait larangan eksplorasi di perbukitan.

Namun, setelah itu, perda-perda tersebut diberangus secara diam-diam, dan dengan cepat mengubah wajah dan lingkungan hidup perkotaan.

“Hampir semua bukit yang ada di kota ini telah beralih fungsi menjadi perumahan, wisata dan lokasi pertambangan, padahal fungsi dari bukit dan gunung tersebut sebagai daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau (RTH),” ujar Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri.

Dia melanjutkan, berdasarkan catatan WALHI Lampung dari 33 bukit/gunung yang ada di kota Bandarlampung, sekarang hanya tersisa 3 bukit lagi yang masih terjaga keasrianya dan belum terjamah oleh manusia.

“Ini merupakan gambaran yang sangat buruk terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Bandarlampung mengingat kondisi RTH di Kota ini juga masih sedikit yakni di kisaran angka 11 persen,” jelasnya.

Longsor yang terjadi di Bukit Onta di Bandarlampung, Kamis (1/11) lalu, semestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan terkait perbukitan.

Longsor di Bukit Onta jelas bukan karena faktor alam semata, namun ada campur tangan manusia yang melakukan penambangan di sana.

“Seharusnya pemerintah segera membuat regulasi khusus perlindungan bukit/gunung serta melakukan upaya pengawasan dalam pengelolaannya sebab selama ini Pemkot Bandarlampung, terlihat abai terkait dengan eksploitasi bukit yang sangat massif,” tegas Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri.

Irfan mengkhawatirkan apabila peraturan terkait pegunungan/perbukitan tidak dibenahi ditakutkan ketika musim hujan tiba hal serupa akan terulang kembali sebab apabila intensitas hujan deras pasti akan terjadi erosi yang menyebabkan longsor dan banjir.

Pemerintah Kota Bandarlampung perlu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung terkait adanya pertambangan ilegal pada bukit-bukit di kota ini.

Terkait koordinasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sahriwansah, mengakui pihaknya segera membahasnya dengan Pemprov Lampung.

“Kita mau bentuk tim pengawas, sebab bila kita buat satgas pengawas sendiri, nanti kita disalahkan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sahriwansah, di Bandarlampung, Rabu (6/11).(*/iwa)

Haluan TV APK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here