“Razia PSK” Mau Diapain lagi Mereka?

0
10

BOSAN juga merazia, jika toh yang terjaring nantinya, itu-itu juga. Namun begitulah, Pol PP mesti melaksanakan tugasnya, meski setelah itu bingung sendiri karena tak punya kewenangan melakukan pembinaan.

Untuk itu, Badan Satuan Polisi Pamong Praja (BanPol PP) Kota Bandarlampung meminta Dinas Sosial Kota maupun Provinsi untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada tangkapan razia yang sudah kerap kali terjaring.

Bukan tanpa sebab, dalam operasi yang seringkali digelar, BanPol PP Bandarlampung berkali-kali menjaring Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan orang yang sama. Operasi terakhit yang dilakukan Selasa malam (12/11) pun demikian, pada tiga titik lokasi yakni di Jalan Yos Sudarso, Sukarno Hatta, Kartini dan sekitaran PKOR Way Halim, BanPol PP merazia 12 orang yang mayoritas seringkali terjaring razia.

Plt Kasat Pol PP Kota Bandarlampung, Suhardi Syamsi, mengakui pada hasil razia yang terjaring ada tujuh di antaranya PSK, empat waria, dan satu orang pengemis. Di antara tangkapan itu merupakan pemain lama.

“Ada kita cek datanya, empat orang sudah sering sekali terjaring. Tapi lagi-lagi kita hanya mendata dan memberikan pencerahan (nasehat). Pembinaan lebih lanjut Pol PP tidak ada kewenangan untuk itu,” kata Suhardi, Rabu (13/11).

Oleh karena itu, lanjutnya, pihak Pol PP Kota Bandarlampung terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut, terutama pelaku yang sudah sering kali terjaring.

“Harapannya Dinas Sosial, baik kota maupun provinsi, agar melakukan tindak lanjut. Jujur jika tidak ada tindak lanjut tidak akan ada efek maksimal,” ungkapnya.

Tindak lanjut yang dimaksud Suhardi, yaitu dengan memberikan keterampilan yang bisa dijadikan lahan pekerjaan ke depan. Agar para tangkapan yang memang bekerja sebagai PSK ini bisa keluar dari profesinya.

“Jadi sangat besar kemungkinan untuk berubah di luar profesi yang dijalani sekarang. Karena mereka beralasan kerja seperti ini karena faktor ekonomi. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, tidak hanya persoalan ekonomi. Persoalannya kompleks,” imbuhnya.

Salah satunya persoalan mentalitas. Karena tak sedikit orang yang kurang mampu, namun bisa mencari pekerjaan yang halal. Begitu pula indikasi ada yang mengkoordinir para pelaku tersebut, menurutnya bukanlah kewenangannya.

“Karena tugas Satpol PP hanya menjaring dan melakukan pendataan. Terkait apakah mereka ini ada yang mengkordinir, mungkin bisa dilakukan jika berkoordinasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan untuk itu,” imbuhnya.(sl/iwa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here